Breaking News:

Berita Haji

Biaya Haji Bakal Naik

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebutkan, rencana penyesuaian besaran biaya haji tidak dapat dihindari seiring naiknya biaya operasional

Editor: bakri
FOR Tribunjogja.com
Arif Noor Hartanto, Ibnu Mahmud Bilalludin dan Amri Yusuf dalam Sosialisasi BPIH 1443 H dan Keuangan Haji di Hotel Pandanaran Prawirotaman Yogyakarta, Kamis (8/12/2022) 

YOGYAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebutkan, rencana penyesuaian besaran biaya haji tidak dapat dihindari seiring naiknya biaya operasional akibat kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi.

"Jadi, bukan karena pengelolaan dana hajinya tidak benar, tapi itu realitas di lapangan yang tidak bisa kita hindari karena biaya semuanya meningkat," kata anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf di sela acara "Sosialisasi BPIH 1443 H dan Keuangan Haji" di Yogyakarta, Kamis (8/12/2022).

Menurut Amri, berdasarkan situasi terakhir biaya haji semakin meningkat lantaran Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan khusus terkait biaya pelayanan ‘masyair’ atau biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Biaya tersebut meningkat dari semula sebesar 1.531 riyal per jamaah menjadi 5.656,87 riyal atau setara Rp21,98 juta per jamaah.

"Supaya masyarakat paham dan kemudian nanti kalau pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian terhadap setoran awal (BPIH) dan setoran lunas, masyarakat tidak kaget," kata dia.

Selain persoalan biaya operasional yang meningkat, lanjut Amri, subsidi biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat BPKH nilainya selama ini tidak proporsional.

Karena, jauh lebih tinggi dari beban biaya ibadah haji yang harus dibayarkan masing-masing jamaah.

Sebagai perbandingan, pada 2022 besaran BPIH sejatinya mencapai Rp 97,9 juta per orang, sementara yang harus dibayar atau dilunasi jamaah hanya Rp39,89 juta.

Dengan demikian, besaran subsidi untuk biaya haji yang diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH mencapai Rp58,03 juta atau 59 persen untuk satu orang.

"Jadi yang dibayarkan jamaah Rp 39 juta itu sebetulnya hanya cukup untuk biaya penerbangan sebesar 30,2 persen, biaya hidup 5,8 persen, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah 3,5 persen, dan visa jamaah 1,1 persen," kata dia.

Baca juga: Arab Saudi Peringati Kehadiran 150 Tahun Belanda, Misi Diplomatik Sampai Jamaah Haji Indonesia

Baca juga: Seluruh Jamaah Haji Aceh Singkil Telah Tiba

Besaran subsidi yang tidak proporsional tersebut, menurut dia, dapat mengancam keberlanjutan dana haji Indonesia di masa mendatang.

Kurangi Kebutuhan

Menurut Amri, saat ini pemerintah bersama DPR RI tengah melakukan pembahasan untuk merumuskan formulasi biaya haji dengan persentase subsidi yang tepat.

Agar biaya tidak tinggi, menurut dia, pemerintah juga mempertimbangkan opsi untuk melakukan efisiensi, misalnya dengan mengurangi kebutuhan yang bisa ditekan.

"Kami berharap untuk tahap awal mungkin persentasenya (subsidi dan biaya haji) bisa 50:50 kalau sekarang kan (perbandingannya) sudah 65:35 nah ini akan mengancam keberlanjutan dana haji kita," kata dia.

Menurut Amri Yusuf, penyesuaian biaya haji juga patut dipertimbangkan guna mengantisipasi penambahan kuota jamaah haji Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima Pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan untuk menambah kuota haji Indonesia seiring perluasan Masjidil Haram.

"Pemerintah Arab Saudi kemarin sudah menyampaikan ada indikasi bahwa Indonesia akan ditambah kuotanya.

Ini harus kita antisipasi agar ini tidak mengganggu keberlanjutan dana haji kita," kata dia. (ant)

Baca juga: Kemenag Pidie Jemput 153 Jamaah Haji, Semuanya Pulang dalam Kondis Sehat

Baca juga: Jamaah Haji Kloter 2 Tiba di Aceh, Satu Orang Dirujuk ke RSUZA Banda Aceh

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved