Stok Beras Belum Tercukupi, CIPS: Ketahanan Pangan Indonesia Terancam

JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah sebesar 200 ribu ton dalam waktu dekat ini.

Peneliti CIPS, Hasran, mengatakan, terancamnya ketahanan pangan nasional karena belum tercukupinya stok beras menunjukkan betapa kebijakan tata niaga beras yang lebih longgar sebenarnya akan dapat menghindari kondisi seperti ini.

“Impor beras yang terencana dan didasarkan atas perkiraan produksi dan harga di dalam negeri, dan bukan impor yang sifatnya reaktif, akan dapat mencegah terjadinya ancaman kekurangan stok beras nasional Perum Bulog seperti yang terjadi sekarang ini,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022).

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, sudah memperingatkan bila Perum Bulog tidak bisa menambah stok beras hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun dari stoknya yang sebesar hampir 600 ribu ton per 22 November 2022, maka akibatnya akan sangat berbahaya bagi stabilitas pangan nasional.

Apalagi mengingat stok Bulog yang sudah rendah ini pasti akan terus turun karena fungsinya mengintervensi pada kondisi tertentu, saat harga tinggi atau ada kejadian luar biasa seperti bencana gempa di Cianjur baru-baru ini.

Penyerapan beras Bulog, menurut Arief, seharusnya dilakukan di semester satu dan bila dilakukan sekarang, menyerap 1,2 juta ton beras akan sulit karena tingginya harga gabah di pasar.

Solusi impor, yang selama ini hanya bersifat reaktif, yang dilakukan secara terencana dari jauhjauh hari, menjadi penting mengingat ketersediaan cadangan beras tidak mencukupi hingga waktu panen mendatang yang baru akan mulai bulan Februari.

Bulog mengalami kesulitan dalam menyerap beras dalam negeri mengingat harga gabah yang sudah lebih tinggi dari harga beli Bulog yang sekitar Rp 4.200 per kilogram.

Impor juga merupakan solusi logis mengingat harga beras nasional cenderung masih lebih mahal dibandingkan di pasar internasional, termasuk di beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.

Baca juga: Ciptakan Ketahanan Pangan, Pj Wali Kota Bakri Siddiq Ajak Warga Manfaatkan Pekarangan Rumah

Baca juga: Dinas Pertanian Aceh Selatan Tanam 3 Hektar Bawang Merah, Tekan Inflasi dan Ketahanan Pangan

Hasran mengatakan, proses produksi beras Indonesia sendiri belum efisien dan ini menjadikan harganya lebih tinggi.

Sementara kualitasnya pun belum seragam.

"Melihat urgensi perlunya kepastian Perum Bulog memiliki stok yang mencukupi, seharusnya pemerintah mempertimbangkan opsi impor beras selain penyerapan dari dalam negeri,” ujarnya.

Dalam jangka yang lebih panjang, CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas pangan dan peningkatan kapasitas petani agar terus dilakukan, termasuk dengan adopsi teknologi pertanian, modernisasi dan menarik investasi di bidang pangan dan pertanian.

Proses produksi yang efisien merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing beras dalam negeri.

Jaga Pasokan dan Harga

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional/NFA, Budi Waryanto, mengatakan, pihaknya terus menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui berbagai kebijakan seperti pengelolaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketahanan pangan tetap terjaga.

Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/12/2022), mengatakan, NFA juga sudah melakukan berbagai upaya pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pagan dan gizi.

“Ada juga kebijakan pangan untuk pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal, serta pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan,” kata Budi dalam diskusi daring Alinea Forum bertajuk “Orkestrasi NFA dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan”.

Budi mengatakan, NFA baru aktif bertugas di pertengahan tahun 2022, namun dia mengklaim institusinya terus berupaya menjaga inflasi hingga Desember 2022 sesuai target, yaitu di kisaran 5 persen (yoy).

Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi bulan November 2022 menurun 0,29 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi 5,42 persen.

Inflasi ini didominasi oleh inflasi sektor transportasi 15,45 persen dan inflasi pangan 5,87 persen.

“Kami berharap beberapa minggu ini bisa dilakukan kegiatan-kegiatan jangka pendek agar inflasi bisa terjaga.

Sumbangan inflasi dari pangan cukup tinggi, walaupun masih ada inflasi sektor transportasi yang lebih tinggi.

Ini yang akan terus kita kendalikan,” katanya.

Budi juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengendalikan inflasi pangan, NFA telah melakukan beberapa upaya ekstra yaitu penetapan aturan harga acuan pembelian (HAP), harga eceran tertinggi (HET), dan harga pokok penjualan (HPP).

“Sejauh ini yang sudah jadi adalah HAP untuk jagung, telur, dan daging ayam.

Ke depan segera kami tinjau HPP beras dan komoditas lainnya,” katanya. (bisnis.com/antaranews)

Baca juga: Pendidikan dan Ketahanan Keluarga

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Warga Meunasah Mesjid Lamlhom Kembangkan Budidaya Bawang