Bantah Tudingan Anies Baswedan, Jubir Muda PKB: Dia Merasa Paling Hebat

Bantah Tudingan Anies Baswedan, Jubir Muda PKB: Dia Merasa Paling Hebat

SERAMBINEWAS.COM, JAKARTA – Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan berbicara menohok terkait pemerintah.

Anies yang merupakan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu angkat bicara terkait dirinya yang selalu mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Pernyataan Anies terkait kritikan pada dirinya itu ia utarakan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio di kanal YouTube R66 Newlitics.

Di sana, Anies juga menuding terkait pemerintah yang saat ini justru kerap mematikan kritikan.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Muda Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dira Martamin membantah keras tudingan Anies Baswedan.

Baca juga: Pengamat: Anies Terancam Tak Jadi Capres, Koalisi Perubahan Rentan Bubar sebelum Pilpres 2024

Menurut Dira, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka terhadap kritik.

Bahkan, pada awal tahun 2021, tepatnya bulan Februari Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

"Pemerintah sangat terbuka dengan kritik,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/12/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

“Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukan bahwa ia merasa paling hebat,”

“Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim," kata Dira.

Baca juga: Anies Diduga Sindir Pemimpin DKI Sekarang: Bukan Sekadar Ikut Selera Pemegang Wewenang

Dira mengatakan, awal November 2021 saat mantan wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah.

"Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi," ucapnya.

Dira menegaskan, pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik.

Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.

"Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik," pungkasnya.(*)