Gawat, Pembahasan APBK Aceh Singkil 2023 Deadlock, Ini Penyebabnya

Ketika dipertanyakan tidak bisa dijelaskan tim TAPK," kata Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun saat turut menjelaskan. 

Taufik yang merupakan anggota Banggar DPRK Aceh Singkil, menyebutkan pelayanan dasar naik 25 persen.

Sementara pemulihan ekonomi yang mestinya prioritas pasca pandemi Covid-19 turun. 

Banggar, sebut Taufik, bersepakat anggaran pelayanan dasar naik.

Akan tetapi harus sejalan dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).

Sayangnya PAD berdasarkan penelitian Banggar selama tiga tahun stagnan diangka Rp 48 miliar.

Namun anehnya pada KUA PPAS 2023 diasumsikan Rp 61 miliar. 

"Asumsi Rp 61 miliar ini tidak realistis. Kami minta KUA PPAS disesuaikan dengan realita PAD selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 41 miliar, tapi TAPK tidak mau," jelas Taufik. 

Baca juga: Haji Uma Serahkan Beasiswa PIP Secara Simbolis di Sejumlah Daerah

Dalam pembahasan Banggar, kata Aritonang, pihaknya juga sempat pertanyakan hasil Musrembang dan hasil reses anggota DPRK yang tidak masuk dalam KUA PPAS.

Namun tidak ada jawaban. "Yang ada hanya pohon kinerja, dan kami pertanyakan dasar pohon kinerja. Dijawab RPKAS (Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil) ketika ditanya RPKAS-nya tidak ditunjukan," tukas Aritonang. 

Penyebab berikutnya pembahasan KUA PPAS tidak terjadi kesepakatan, sebut Aritonang, lantaran TAPK tidak bisa mengambil keputusan ketika sedang pembahasan dengan Banggar.

Dengan alasan, harus konsultasi dengan Pj Bupati Aceh Singkil. 

"Kemudian Banggar meminta Pj Bupati hadir, tapi tidak hadir. Sudah begitu TAPK kerap molor hadir, bahkan tidak hadir," sesal Aritonang. 

Dewan kata Aritonang, sudah mencoba komunikasi dengan Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis, tapi tidak berhasil.

Tujuan komunikasi untuk bertanya langsung persoalan TAPK yang tidak bisa menjelaskan ke Banggar.