Pembahasan APBK Singkil 2023 Deadlock, Dewan Ngaku Gagal Komunikasi dengan Pj Bupati

SINGKIL - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 2023 deadlock.

Belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif hingga Rabu (21/12/2022).

Di gedung dewan di kawasan Kampung Baru, Singkil Utara, sama sekali tidak terlihat pembahasan anggaran.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang, saat dikonfirmasi mengungkapkan penyebab pembahasan APBK 2023 deadlock.

Pertama, sebut Aritonang, bermula dari terlambatnya penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023.

KUA baru masuk 4 November 2022, semestinya pada pekan kedua Juli. "Itu pun hanya KUA.

Sementara PPAS baru masuk 10 November.

Padahal, DPRK sudah dua kali mengingatkan melalui surat atas keterlambatan penyampaian KUA PPAS yaitu tanggal 13 September dan 26 Oktober," kata Aritonang didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil Amaliun dan anggota Dewan Taufik, Jaimar dan Lesdin.

Menurut Aritonang, setelah pihaknya terima PPAS pada 10 November langsung di-Bamuskan.

Esoknya 11 November digelar paripurna pengantar penyampaian nota KUA dan PPAS yang diwakili Sekda Aceh Singkil, Azmi.

Baca juga: Datangi DPRK Aceh Singkil, Guru Ramai-ramai Minta Dibayar Uang Insentif

Baca juga: YARA Laporkan Rotasi Pejabat Eselon II ke KASN, DPRK Aceh Singkil: Mutasi untuk Meningkatkan Kinerja

Hitungannya, sebut Aritonang, Badan Anggaran Dewan (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Singkil, hanya memiliki 12 hari kerja untuk membahas KUA PPAS.

Hal ini mengacu pada Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023, Bajawa KUA PPAS harus disepakati 30 November.

Sayangnya saat pembahasan KUA dan PPAS antara Banggar dengan TAPK tidak ada kesepakatan.

Sebab, tidak singkron antara KUA dengan PPAS.

Umpanya tema dalam KUA penyedian pelayanan dasar infrastruktur dan pemulihan ekonomi dengan pemanfaatan potensi unggulan.