Berita Banda Aceh
Hanya 20 Persen Anggaran Sampai ke Rakyat, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah di Aceh
Para penjabat kepala daerah di Aceh untuk benar-benar menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan baik dan harus prorakyat
BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para penjabat kepala daerah di Aceh untuk benar-benar menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan baik dan harus prorakyat.
Mendagri bahkan memperkirakan hanya sekira 20 persen anggaran pemerintah daerah sampai ke rakyat.
Hal tersebut disampaikan oleh Mendagri kepada awak media seusai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah se-Aceh dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD dan Mendagri, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).
“Harus ada mufakat antara pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan pengawasnya, yaitu legislatif.
Dan harus juga mengubah konsepnya.
Jangan sampai anggarannya berhenti di elite pejabat dan tidak sampai ke rakyat.
Harus ada terobosan kreatif,” ujar Mendagri.
Selain itu, sambung Mendagri, sebagian besar anggarannya digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan jasa.
Yang tersisa untuk rakyat hanya 20 persen, 25 persen belanja modal.
“Iya kalau 20 atau 25 persen dana yang dianggarkan itu benar-benar turun ke masyarakat, kalau juga ternyata harus terpotong lagi, kan sayang masyarakat kita,” kata Mendagri.
Oleh karena itu, Tito menegaskan penting semua pejabat melakukan perbaikan dalam penganggaran.
Baca juga: Pj Gubernur Minta ‘Bantuan Khusus Presiden, Jaga Kestabilan APBA 2023 Dampak Dana Otsus Berkurang
Baca juga: Pemerintah Aceh Umumkan Lelang APBA 2023 Senilai Rp 1 Triliun lebih
Mendagri menambahkan, momentum perbaikan adalah adanya keberadaan penjabat kepala daerah.
“Pj tidak punya beban politik, Pj dianggap netral karena tidak akan terlibat di pertempuran politik, bahkan justru bisa menjadi wasit.
Selanjutnya, Pj tidak perlu biaya politik, seperti biaya kampanye dan lain sebagainya.
Di Kemendagri saya akan tegas, ini adalah kesempatan emas bagi kita agar berpikir bagaimana anggaran yang ada itu sebagian besar untuk rakyat dan menjadi penggerak bagi potensi-potensi maupun sektor yang dapat menyumbangkan PAD.
