Hanya 20 Persen Anggaran Sampai ke Rakyat, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah di Aceh

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para penjabat kepala daerah di Aceh untuk benar-benar menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan baik dan harus prorakyat.

Mendagri bahkan memperkirakan hanya sekira 20 persen anggaran pemerintah daerah sampai ke rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Mendagri kepada awak media seusai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah se-Aceh dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD dan Mendagri, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).

“Harus ada mufakat antara pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan pengawasnya, yaitu legislatif.

Dan harus juga mengubah konsepnya.

Jangan sampai anggarannya berhenti di elite pejabat dan tidak sampai ke rakyat.

Harus ada terobosan kreatif,” ujar Mendagri.

Selain itu, sambung Mendagri, sebagian besar anggarannya digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan jasa.

Yang tersisa untuk rakyat hanya 20 persen, 25 persen belanja modal.

“Iya kalau 20 atau 25 persen dana yang dianggarkan itu benar-benar turun ke masyarakat, kalau juga ternyata harus terpotong lagi, kan sayang masyarakat kita,” kata Mendagri.

Oleh karena itu, Tito menegaskan penting semua pejabat melakukan perbaikan dalam penganggaran.

Baca juga: Pj Gubernur Minta ‘Bantuan Khusus Presiden, Jaga Kestabilan APBA 2023 Dampak Dana Otsus Berkurang

Baca juga: Pemerintah Aceh Umumkan Lelang APBA 2023 Senilai Rp 1 Triliun lebih

Mendagri menambahkan, momentum perbaikan adalah adanya keberadaan penjabat kepala daerah.

“Pj tidak punya beban politik, Pj dianggap netral karena tidak akan terlibat di pertempuran politik, bahkan justru bisa menjadi wasit.

Selanjutnya, Pj tidak perlu biaya politik, seperti biaya kampanye dan lain sebagainya.

Di Kemendagri saya akan tegas, ini adalah kesempatan emas bagi kita agar berpikir bagaimana anggaran yang ada itu sebagian besar untuk rakyat dan menjadi penggerak bagi potensi-potensi maupun sektor yang dapat menyumbangkan PAD.

Itu adalah kunci memajukan Aceh,” kata Tito.

Kepada awak media, Tito juga menegaskan akan melakukan evaluasi tiga bulanan kepada para penjabat kepala daerah.

“Tiga bulan sekali akan saya evaluasi.

Jangan berpikir setiap bulan saya akan dapat berapa? Jika ada yang berpola pikir seperti ini, minggir,” ujar Tito tegas.

“Kita tentu ingin para Pj ini punya konsep, saya ingin perbaiki manajemen yang ada, terutama terkait pendapatan dan belanja tepat sasaran demi rakyat,” pungkas Mendagri.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan beberapa hal terkait penganggaran yang efektif dan tepat guna serta penanganan stunting dan sejumlah hal penting lainnya.

Menkopolhukam juga menyampaikan sejumlah arahan dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Menkopolhukam dan Mendagri ke Aceh.

“Selamat Datang di Negeri Serambi Mekkah kepada Menkopolhukam Bapak Mahfud MD, Mendagri Bapak Tito Karnavian, serta para pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Menkopolhukam dan Mendagri Luncurkan Perangko Seri Lintas Batas Negara di Aceh

Kehadiran Pak Menkopolhukam dan Mendagri di Aceh ini menandakan betapa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap Aceh dan pulau-pulau terluar di Aceh.

Semoga saja perhatian ini semakin memperkuat dorongan agar kita peduli dengan pulau-pulau terluar demi tegaknya kedaulatan bangsa,” kata Pj Gubernur.

Luncurkan prangko pos lintas batas negara Dalam kunjungan kerja ke Aceh, Menkopolhukam, Mahfud MD bersama Mendagri, Muhammad Tito Karnavian juga secara resmi meluncurkan prangko seri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tahun 2022.

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menkopolhukam di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Kamis (22/12/2022), dalam agenda kunjungan kerja keduanya ke Banda Aceh sejak Rabu (22/12/2022) kemarin.

Peresmian prangko seri PLBN ditandai dengan pemukulan rapai oleh Menkopolhukam, Mendagri, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Alhaythar, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan pejabat lainnya.

Mahfud MD menyebutkan, peluncuran prangko seri PLBN tersebut penting dilakukan untuk menunjukkan daerah kedaulatan Indonesia.

Sebelum dilakukan peluncuran, sebelumnya kedua menteri tersebut juga telah mengunjungi Pulau Rondo, salah satu pulau terluar di Aceh.

"Makanya peluncuran ini adalah bagian penting bagi kita semua dalam menjaga kedaulatan negara mitra,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, prangko seri PLBN disebut sebagai Zone Improvement Plan (ZIP) code.

"Tujuannya untuk menandakan wilayah kita dan wilayah tersebut dilindungi oleh PBB.

Jadi, kalau misalnya nanti terjadi sengketa, ZIP codenya sudah ada,” kata Mahfud MD.

Kecuali itu, lanjut Mahfud MD, prangko seri PLBN juga berfungsi sebagai administrasi negara dalam hal perlindungan.

Ia menyebutkan, Indonesia saat ini memiliki sebanyak 17.504 pulau.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 pulau diantaranya tidak berpenghuni.

"Dan semuanya akan dijaga bersama dengan konsep program NKRI," katanya.

Sementara Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap pulau terluar di Provinsi Aceh. (dan)

Baca juga: Marzuki Laporkan Kinerjanya ke Mendagri Untuk Triwulan Pertama Memimpin Aceh

Baca juga: Sekarang Indonesia Punya 37 Provinsi, Mendagri Minta Tiga PJ Gubernur di Papua Fokus Kerja