Mantan Honorer Aceh Tamiang Mengadu ke Syech Fadhil: Bantu Kami Pak, Ini Soal Sejengkal Perut

Bagaimana mereka menafkahi keluarga mereka, anak-anak dan istri mereka? Ini soal hajat hidup orang banyak

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, foto bersama dengan perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Aceh Tamiang. 

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Aceh Tamiang resmi dirumahkan sejak awal Januari 2023.

Mayoritas dari mereka adalah yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

Kemudian ada juga tenaga honorer yang selama ini aktif di berbagai instansi Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) di Aceh Tamiang.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Forum Honorer Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja (PDPK), Bunyamin S Sos I, saat mengadu ke Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA.

“Di Aceh Tamiang ada 1.999 tenaga honorer PDPK yang berkerja di berbagai Instansi SKPK. Pada tahun 2023 ini, seluruh honorer PDPK dirumahkan, tanpa ada pemberitahuan,”

“Padahal sesuai surat edaran Menpan RB, seharusnya sampai batas November 2023. Namun kenapa di awal tahun ini sudah di rumahkan dan diganti dengan sistem outsourcing,” kata Bunyamin dalam pertemuan di Cafe Corner tersebut.

Dia menambahkan, dampak kebijakan Pemkab Aceh Tamiang itu, ada 1.999 orang yang dirumahkan, yang tidak bekerja dan bergaji lagi.

“Bagaimana mereka menafkahi keluarga mereka, anak-anak dan istri mereka? Ini soal hajat hidup orang banyak Syekh,” tambahnya kepada Syech Fadhil.

Bunyamin khawatir, pemutusan kontrak ribuan honorer itu akan memunculkan masalah baru di masyarakat.

“Ini soal sejengkal perut. Jika soal sejengkal perut, tentu efeknya sangat rawan,”

“Bisa saja meningkatnya kriminalitas, angka pengangguran, angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan bisa-bisa saja bunuh diri jika iman tidak kuat,”

“Kami mohon kepada Syech Fadhil Rahmi untuk dapat menyuarakan kami semua ini Syekh. Ada 1.999 honorer PDPK di kabupaten Aceh Tamiang,” pintanya.

Mendengar keluhan tersebut, Syech Fadhil mengaku sangat mengerti apa yang dirasakan para honorer di Aceh Tamiang.

Baca juga: VIDEO - BREAKING NEWS: Lagi, Rohingya Terdampar Di Pantai Gampong Baro, Kec. Masjid Raya, Aceh Besar

Baca juga: VIDEO Potongan Jari Manusia dalam Sayur Lodeh, Ternyata Jari Milik Seorang Pria

Baca juga: Viral, Irwandi Yusuf dan Steffy Burase bak Pengantin Baru Duduk di Pelaminan, Menikah Lagi?

Namun, kata dia, kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

“Ini lebih ke kebijakan kabupaten. Contoh Pemkab Aceh Besar, memperpanjang kontrak honorer ini dengan pembiayaan APBK. Kabupaten Bireuen juga sama,”

“Namun apa yang disampaikan forum honorer ini akan coba kita sampaikan ke pemegang kebijakan di Tamiang,” ujar Syech Fadhil.

“Inikan Pj bupati baru. Kita coba nanti komunikasikan,” tambah sahabat UAS di Aceh ini lagi.

Syech Fadhil juga berharap kepada para honorer ini menjalin komunikasi yang baik dengan Pj Bupati dan DPRK Aceh Tamiang, karena ini lebih bersifat kebijakan daerah.

Sebelumnya, Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman dalam pertemuan dengan puluhan mantan honorer PDPK, Senin (2/1/2023) mengaku tetap memikirkan nasib honorer PDPK.

Baca juga: Diberhetikan, Mantan PDPK Menangis di Depan Pj Bupati Aceh Tamiang

Baca juga: Sempat Simpang Siur, Jumlah Tenaga Kontrak di Aceh Tamiang 3.870 Orang

Baca juga: Meurah Budiman dan Mursil Saling Lempar Pujian, Komit Dukung Pembangunan Aceh Tamiang

Dia menjelaskan bahwa persoalan ini berawal dari ditutupnya rekening kontrak oleh kementerian.

“Ini bukan mengada-ada, tapi memang ini keputusan kementerian,” ujarnya.

Dijelaskan Pj Bupati, anggaran gaji PDPK bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk tahun 2023, DAU hanya dialokasikan untuk tiga bidang, yakni kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum.

“Kalau ini kita langgar, DAU kita akan dipotong, ini jelas akan menimbulkan dampak lain,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Meurah Budiman menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan nasib PDPK.

Salah satu solusi yang akan dilakukan ialah merangkul seluruh pihak swasta untuk membuka pekerjaan di Aceh Tamiang.

“Nanti kita kaji lagi mengelola sumur minyak, perkebunan kelapa sawit juga luas.”

“Saya baru satu hari di sini. Demi Allah saya prioritaskan dan saya pastikan tidak ada pungli,” tegasnya.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved