Soal Latihan Tes CAT PPS Pemilu 2024 Tentang Kepemiluan dan Wawasan Kebangsaan, Lengkap Jawabannya

17. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia

18. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka:

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

19. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah:

a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

20. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

21. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh:

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

22. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:

a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017

23. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah

a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen

23. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya
c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

24. Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

25. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…

a. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi
c. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan

26. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun…

a. 2015; 2016; dan 2017
b. 2015; 2017; dan 2018
c. 2015; 2017; dan 2019
d. 2015; 2020; dan 2025
e. 2015; 2019; dan 2023

27. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....

a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
e. 2002

28. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…

a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya
d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

29. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…

a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian

Baca juga: Ujian Tulis Sistem CAT Calon PPS Bireuen Berlangsung dari Pagi hingga Malam, Ini Lokasinya

30. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…

a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu
e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

31. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:

a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda

31. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk:

a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

32. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:

a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 21 (dua puluh satu) hari
d. 23 (dua puluh tiga) hari
e. 30 (tiga puluh) hari

33. Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Presiden

34. Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....

a. UU Nomor 22 tahun 2007
b. UU Nomor 8 tahun 2012
c. UU Nomor 12 tahun 2003
d. UU Nomor 15 tahun 2011
e. UU Nomor 2 tahun 2011

35. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....

a. 2,5 persen
b. 3 persen
c. 3,5 persen
d. 2 persen
e. 4 persen

36. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas:

a. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota
b. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
c. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota
d. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di tingkat provinsi
e. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

37. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah ......

a. Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan
b. Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan
c. Kecamatan, atau gabungan kecamatan
d. Kabupaten, atau gabungan kabupaten
e. Kota, atau gabungan kota

38. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....

a. Dua orang
b. Tiga orang
c. Empat orang
d. Lima orang
e. Enam orang

39. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......

a. Mandiri
b. Tertib
c. Efisien
d. Kredibel
e. Berkepastian Hukum

40. Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak:

a. Pasal 210
b. Pasal 201
c. Pasal 214
d. Pasal 212
e. Pasal 222

41. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :

a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik
Jawaban yang benar
e. Kantor Akuntan Publik

42. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Two round system
e. Proporsional

43. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada ...

a. Presiden
b. DPR dan MPR
c. DPR dan DPD
d. DPR dan Presiden
e. Mahkamah Konstitusi

44. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

a. DPR
b. DKPP
c. Mendagri
d. Presiden
e. Pengadilan

45. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :

a. kotak suara dan bilik suara
b. Obeng untuk mencoblos
c. Sampul kertas dan Segel
d. Surat Suara
e. Tinta

46. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.

a. 24 (dua puluh empat)
b. 22 (dua puluh dua)
c. 20 (dua puluh)
d. 18 (delapan belas)
e. 12 (dua belas)

47. Kasus II: Sebuah provinsi yang agak tertinggal berpenduduk 8 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Persentase penduduk perempuan di provinsi tersebut 61 persen.
Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut (Kasus II) adalah :

a.25
b.80
c.52
d.19
e.36

48. Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus II) adalah :

a.65
b.85
c.45
d.75
e.100

49. Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Kepala Daerah diatur dalam :

a.PP 6 Tahun 2005.
b.UU Nomor 32 Tahun 2004.
c.PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
d.UU Nomor 22 Tahun 2007
e.UU Nomor 12 Tahun 2003

50. Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh nama ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka :

a.Pada saat pendaftaran langsung ditolak.
b.Pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP.
c.Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru.
d.Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten/Kota.
e.pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan.

51. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih secara …

A. musyawarah
B. aklamasi
C. mufakat
D. pemilu
E. voting

52. Permohonan Perselisihan hasil Pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu.

A. 1x24 jam
B. 2x24 jam
C. 3x24 jam
D. 7x24 Jam

53. Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan UU no 7 tahun 2017 adalah.

A. Paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara.
B. Paling lambat 5 hari setelah hari pemungutan suara.
C. Paling lambat 7 Hari setelah hari pemungutan suara.
D. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara.

54. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...

a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22

55. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu…

a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS

56. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

57. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…

a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang

58. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

Baca juga: Kapolres Pijay Pantau Pelaksanaan Ujian CAT Calon Anggota PPS di Pidie Jaya

59. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

60. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…

a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Kunci Jawaban

1. E
2. E
3. A
4. C
5. D
6. E
7. D
8. A
9. C
10. D
11. A
12. C
13. B
14. E
15. E
16. B
17. B
18. B
19. E
20. B
21. E
22. B
23. E
24. E
25. A
26. A
27. B
28. B
29. A
30. C
31. D
31. C
32. B
33. D
34. D
35. E
36. C
37. C
38. C
39. E
40. C
41. E
42. B
43. D
44. D
45. B
46. C
47. D
48. D
49. C
50. A
51. B
52. C
53. D
54. D
55. B
56. D
57. C
58. B
59. D
60. A

*) Disclaimer: Artikel ini hanya ditujukan kepada calon peserta untuk memandu proses latihan sebelum melaksanakan tes nanti.

Sebelum melihat kunci jawaban, calon peserta harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

Baca juga: Tes PPS Pidie di Enam Sekolah, Ini Besaran Gaji PPS dan Gaji PPK

Baca juga: Inilah Sosok Bakal Calon DPR-RI Pilihan Warga Aceh untuk Maju di Pemilu 2024, Ada 86 Nama

BACA BERITA LAINNYA DI SINI

IKUTI KAMI DI GOOGLE NEWS