Internasional

Kerusuhan Seperti Perang Meletus di Peru, Pemerintah Berlakukan Jam Malam Selama Tiga Hari

Pemerintah Peru mengumumkan pemberlakukan jam malam di wilayah Puno selatan dalam upaya meredam kerusuhan.

Editor: M Nur Pakar
AFP/Juan Carlos CISNEROS
Kerabat korban bentrokan dengan polisi Peru menunggu dengan peti mati kosong di luar kamar mayat rumah sakit Carlos Monge Medrano di Juliaca, Peru selatan pada 10 Januari 2023. 

SERAMBINEWS.COM, PUNO - Pemerintah Peru mengumumkan pemberlakukan jam malam di wilayah Puno selatan dalam upaya meredam kerusuhan.

Sehari sebelumnya, 18 orang tewas dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan.

Perdana Menteri Peru Alberto Otarola mengatakan jam malam tiga hari akan berlangsung mulai pukul 20.00 hingga 04.00 waktu setempat, seperti dilansir AFP, Rabu (11/01/2023).

Total 40 orang telah tewas selama sebulan protes menuntut Presiden Dina Boluarte mundur, yang mengambil alih setelah penggulingan dan penangkapan Presiden Pedro Castillo pada 7 Desember 2022.

Pada Selasa (10/01/2023) kantor kejaksaan Peru mengatakan sedang membuka penyelidikan genosida terhadap Boluarte dan pejabat tinggi lainnya akibat dari kematian tersebut.

Wilayah Puno yang berbatasan dengan Bolivia dan merupakan rumah bagi banyak orang Pribumi Aymara telah menjadi episentrum gerakan protes yang dipimpin oleh pendukung Castillo.

Baca juga: Kekacauan Pecah di Brasil, Demonstran Sempat Kuasai Gedung Kongres, Istana Kepresidenan dan MA

Demonstran juga menjarah toko dan menyerang kendaraan polisi di wilayah tersebut.

Sebagian besar pertumpahan darah di sana terjadi ketika demonstan mencoba menyerbu bandara di kota Juliaca yang dijaga oleh aparat keamanan.

Sebanyak 14 orang tewas, banyak yang menderita luka tembak, menurut seorang pejabat di rumah sakit Juliaca.

Tiga orang lagi tewas dalam penggeledahan sebuah pusat perbelanjaan di Juliaca.

Sedangkan korban terakhir yang diketahui, seorang petugas polisi yang menurut PBB tewas setelah kendaraannya dibakar.

Pemerintah telah membela tindakan pasukan keamanan di Juliaca, mengklaim mereka yang menjaga bandara menghadapi upaya kudeta terorganisir oleh ribuan demonstran.

Tetapi juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Marta Hurtado meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan yang cepat, tidak memihak dan efektif atas kematian dan cedera.

Baca juga: Jaringan Media Sosial Hapus Konten Propaganda, Polisi Brasil Bubar Paksa Sopir Truk Blokade Jalan

Marta meminta pertanggungjawaban mereka dan memastikan para korban menerima akses ke keadilan dan pemulihan.

Protes meletus sebulan yang lalu ketika Castillo yang berhaluan kiri menghadapi beberapa penyelidikan korupsi dipaksa mundur dari jabatannya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved