HRD Minta Atensi Khusus Menteri PUPR untuk Penyelesaian Bendung Krueng Pase

Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi.

Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah.

Artinya bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efek domino dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana,” timpal Bupati Bireuen Periode 2012-2017 ini.

Karena itu, HRD sangat meyanyangkan keterlambatan pembangunan pekerjaan Bendung DI Krueng Pase.

“Informasinya, PT Rudy Jaya sebagai pemenang tender pekerjaan ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur.

Saya dapat informasi bahwa kemampuan finansial kontraktornya sangat lemah.

Tentu saja ini berdampak terhadap mobilisasi pekerja dan alat berat yag menjadi penyebab utama keterlambatan,” imbuh HRD.

Seharusnya, lanjut Ruslan, banjir yang sempat terjadi di lokasi pekerjaan akan dapat dikejar pembangunannya jika kontraktor punya kemampuan keuangan yang cukup.

Baca juga: HRD Tinjau Jalan Rusak dan Longsor di Lintas Timur dan Lintas Tengah Akibar Intensitas Hujan Tinggi

“Mereka juga mengalami kendala ketika awal-awal pekerjaan karena tidak bisa beradaptasi secara cepat dengan kondisi sosial masyarakat setempat.” ungkapnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, HRD menyatakan kecewa dengan kontraktor pilihan BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi).

“Kalau kita mau melihat masalah ini secara komprehensif atau menyeluruh, menurut saya tidak hanya jajaran di Balai Wilayah Sungai Aceh yang bertanggung jawab.

Tapi, BP2JK selaku unit organisasi yang diberi kewenangan memilih kontraktor harus ikut bertanggung jawab penuh atas beban dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat ini akibat ulah kontraktor yang mereka saring dan pilih,” ujar HRD dengan nada kecewa.

Padahal, tambah HRD, dirinya yakin bahwa ada kontraktor lokal di Aceh yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan paket tersebut.

“Tapi, karena sistem pelelangan di PUPR, terlalu fokus pada aspek administasi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek non teknis lainnya, hari ini terbukti bahwa perusahaan dari Jawa Timur tersebut tidak mampu bekerja maksimal di lapangan meski mereka mampu memenuhi kelengkapan administrasi pada saat proses tender,” kata HRD.

“Saya yakin, kendala sejenis ini juga terjadi pada peket-paket lain di bawah Kementerian PUPR, sehingga tidak sedikit paket pekerjaan yang lambat pelaksanaannya dan kualitas yang jelek didapati di lapangan.