Belanja APBA Capai Rekor, BI: Akan Berdampak Besar ke Ekonomi

BANDA ACEH - Kinerja keuangan Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2022 cukup menggembirakan.

Realisasi belanja APBA mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai 94,06 persen, rekor tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Sedangkan realisasi pendapatan mengalami surplus sebesar 102, 24 persen.

“Tahun 2022, anggaran belanja daerah Rp 16,763 triliun.

Realisasi mencapai Rp 15,768 triliun atau 94,06 persen persen,” sebut Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Azhari, kepada Serambi, Rabu (18/1/2023).

Rincian belanja APBA tersebut terdiri dari dari belanja operasi yang terealisasi sebesar 94,20 persen, belanja modal 88,78 persen, belanja tidak terduga 25,76 persen, dan belanja transfer 99,65 persen.

Berdasarkan data yang diperlihatkannya, capaian realisasi belanja tahun 2022 itu tidak hanya yang tertinggi dalam 5 tahun ini, tetapi juga salah satu yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Sebelumnya, realisasi belanja tertinggi pernah terjadi pada tahun 2015 silam, yakni sebesar 95,18 persen.

Selama kurun waktu 2012 hingga 2017, rata-rata realisasi belanja Pemerintah Aceh memang cukup bagus, selalu berada di atas 90 persen ke atas.

Baru pada tahu 2018 merosot hingga mencapai posisi terendah, yakni 81,59 persen.

Lalu naik sedikit pada 2018 menjadi 91,11 persen, dan turun lagi selama dua tahun berturut-turut, yakni 83,66 persen dan 83,02 persen pada tahun 2020 dan 2021.

Baca juga: Realisasi APBA 2022 Capai Rp 15,438 Triliun

Baca juga: Pengumuman Lelang Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Sumber Dana APBA Tahun 2023

“Rendahnya realisasi belanja itulah yang menyebabkan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) pada tahun 2021 mencapai Rp 3,93 triliun,” jelas Azhari.

Sementara pada tahun 2022 kemarin, dengan tingginya serapan anggaran yang terjadi, Silpa juga mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga tersisa Rp 923 miliar.

Tetapi karena terjadi surplus pada realisasi pendapatan yang mencapai 102,24 persen, Silpa bertambah menjadi Rp 1,306 triliun.

“Ini artinya, Silpa tidak serta merta bisa dimaknai negatif, yang terjadi karena kinerja serapan anggaran yang rendah, tetapi juga bisa dimaknai positif karena meningkatnya realisasi pendapatan,” jelas Azhari.