Pemulangan Paksa Pengungsi Suriah Melanggar Hukum Internasional, Jadi Bahan Kampanye Pemilu Turkiye

SERAMBINEWS.COM, BERLIN - Pemulangan paksa pengungsi Suriah dari Turkiye dinilai melanggar aturan internasional.

Begum Basdas, seorang peneliti hak asasi manusia (HAM) dan migrasi di Center for Fundamental Rights di Hertie School di Berlin, Jerman menyampaikan hal tersebut.

Dia mengatakan seperti prinsip non-refoulement hukum internasional yang dikodifikasikan dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Ditambahkan, Turkiye tidak akan bisa mengirim siapapun ke tempat mereka mungkin menghadapi pelanggaran hak asasi manusia mereka.

“Selain itu, kerangka hukum Turki tentang perlindungan sementara warga Suriah juga mencakup pasal-pasal yang melarang pemulangan kembali,” katanya, seperti dilansir AFP, Kamis (19/01/2023).

“Konon, dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar pemimpin politik telah memilih untuk mengabaikan aturan hukum untuk mendapatkan keunggulan dalam pemilu mendatang," tambahnya.

Baca juga: Malang Benar Nasib Pengungsi Suriah, Usai Diselamatkan Jadi Aset Perdagangan Penyelundup dan Tentara

Ruhat Sena Aksener, penjabat direktur Amnesty International Turkiye, setuju penilaian ini dengan mengatakan:

“Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip non-refoulement, pencari suaka dilarang dikirim ke negara-negara di mana mereka menghadapi kemungkinan bahaya penganiayaan."

"Berdasarkan ras, agama, kebangsaan, milik kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.”

"Oleh karena itu, setiap kampanye politik yang menjanjikan atau mempromosikan rencana semacam itu melanggar hukum internasional," tambahnya.

“Tindakan seperti itu harus dianggap sebagai upaya untuk mendiskriminasi pengungsi dengan meningkatkan rasisme dan xenofobia," jelasnya.

"Juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan itu tidak bisa diterima,” kata Aksener.

Baca juga: Tujuh Bayi Meninggal Kedinginan di Kamp Pengungsi Marib, Suhu Dingin Ekstrem Terpa Yaman

Pendiri Partai Kemenangan Ozdag baru-baru ini mengatakan ada 13 juta pengungsi di Türkiye tanpa memberikan data atau bukti apa pun untuk mendukung klaimnya, dibandingkan dengan angka PBB sekitar 3,6 juta.

Basdas mengatakan sosok Ozdag sengaja dibuat tidak realistis, dirancang hanya untuk mengobarkan xenofobia dan ketakutan di kalangan masyarakat Turkiye.

“Kampanye terbaru Partai Kemenangan ini bertentangan dengan hukum internasional, dan juga bertujuan untuk menyasar individu dan menormalkan setiap tindakan kekerasan terhadap mereka,” katanya.

“Rasisme dan diskriminasi yang dilakukan oleh Partai Kemenangan, yang dicap sebagai 'cinta tanah air,' sebenarnya merupakan resep masa depan yang dibentuk oleh kebencian, ketidakpercayaan dan kekerasan," tambahnya.

"Tidak hanya terhadap migran, tetapi juga terhadap semua warga negara yang menjunjung hak asasi manusia dan aturan. hukum di negara yang telah mengalami pembusukan demokrasi yang stabil,” jelasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Basdas, mempertaruhkan nyawa orang telah menjadi alat politik yang digunakan untuk memenangkan pemilihan dengan mengalihkan pemilih dari masalah nyata yang ada di tempat lain.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Jalani Swab Antigen dan Pengambilan Sampel Darah, Ini Hasilnya

Beberapa orang yang menentang taktik semacam itu menjadi sasaran dalam upaya untuk membungkam mereka.
Dia juga mengkritik negara-negara Eropa karena gagal memenuhi kewajiban mereka atas masalah tersebut.

“Eropa gagal mengatasi kurangnya akses efektif ke suaka, pelanggaran prinsip non-refoulement, dan serangan diskriminatif terhadap pengungsi," ujarnya.

"Ada penolakan di perbatasan dengan menunjuk Turkiye sebagai negara ketiga yang aman dan ini harus berubah sekarang,” katanya.

Negara-negara Barat sering memuji upaya luar biasa Turkiye dalam menampung pengungsi Suriah.

Namun, para ahli mengatakan bahwa Barat harus memikul lebih banyak tanggung jawab terkait masalah ini.

“Negara harus memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional, untuk menghormati hak asasi manusia mereka," ujarnya.

"Harus memastikan mereka tetap berada di wilayah mereka dalam kondisi yang menguntungkan sampai solusi permanen ditemukan.," tambahnya.

Basdas setuju mengatakan: "Masyarakat internasional harus meningkatkan komitmen pemukiman kembali untuk warga Suriah dari Turkiye."

"Tetapi, harus menawarkan solusi berkelanjutan untuk memberikan bantuan guna menampung populasi besar ini dengan aman," harapnya.

Sekitar 223.881 warga Suriah memiliki kewarganegaraan Turkiye dan 126.786 dari mereka berhak memilih dalam pemilu mendatang.(*)