Selasa, 21 April 2026

Berita Bireuen

HRD: Kementerian PUPR akan Perbaiki Infrastruktur Rusak akibat Banjir

“Tadi kita sudah berkunjung ke abrasi sungai di Blang Mee, Kecamatan Kuta Blang, kemudian Bendung Karet di Peusangan. Sebagaimana sudah disampaikan...

Penulis: Jamaluddin | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
HRD bersama perwakilan Kementerian PUPR meninjau Bendung Karet di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Bireuen, yang rusak akibat banjir, Jumat (27/1/2023). 

“Tadi kita sudah berkunjung ke abrasi sungai di Blang Mee, Kecamatan Kuta Blang, kemudian Bendung Karet di Peusangan. Sebagaimana sudah disampaikan Pihak Kementerian PUPR bahwa akan dilakukan aksi cepat dengan menggunakan skema tanggap darurat untuk menangani infrastruktur-infrastruktur tersebut.Kita harapkan, dalam beberapa hari ke depan, akan masuk alat berat dan material," jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. 

Laporan Jamaluddin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud, meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir di Kabupaten Bireuen pada Jumat (27/1/2023). 

HRD--sapaan akrab H Ruslan M Daud--yang duduk di Komisi V DPR RI, ini mengajak mitra kerjanya yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk sama-sama turun ke sejumlah lokasi.

Hal ini guna melihat langsung infrastruktur-infrastruktur yang rusak akibat banjir yang terjadi beberapa hari belakangan ini di Kabupaten Bireuen. 

“Pertama, saya mengapresiasi langkah proaktif Forkopimda Bireuen yang sudah membangun komunikasi dengan kami sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Bireuen yang saat ini berada di Senayan. Alhamdulillah, kita berkomunikasi intens dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim dan unsur-unsur terkait lainnya dalam mencari solusi terhadap persoalan banjir yang terjadi di Bireuen. Hari ini adalah salah satu wujud konkrit singkronisasi dari kerja-kerja kolaborasi kita bersama” ucap HRD yang merupakan Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

Terkait hal itu, HRD menyampaikan, menindalanjuti koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda Bireuen, kemudian ia membangun komunikasi dengan pihak Kementerian PUPR untuk turun ke lapangan langsung. 

“Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat, kita langsung respons permintaan dari Forkopimda, kemudian kita kontak Pak Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Alhamdulillah, hari ini langsung turun ke lapangan untuk sama-sama kita tinjau langsung,” urai HRD.

Baca juga: Diterjang Banjir Susulan, Jembatan Rangka Baja Blang Mane Bireuen Ambruk

HRD menjelaskan bahwa dari kunjungan kerja hari ini, akan ada tindak lanjut cepat yang akan dilakukan dalam rangka merespons kerusakan-kerusakan yang terjadi pascabanjir.

“Tadi kita sudah berkunjung ke abrasi sungai di Blang Mee, Kecamatan Kuta Blang, kemudian Bendung Karet di Peusangan. Sebagaimana sudah disampaikan Pihak Kementerian PUPR bahwa akan dilakukan aksi cepat dengan menggunakan skema tanggap darurat untuk menangani infrastruktur-infrastruktur tersebut.Kita harapkan, dalam beberapa hari ke depan, akan masuk alat berat dan material," jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. 

Sementara itu, Perwakilan Kementerian PUPR, Elroy Koyari, menyampaikan bahwa mereka akan melakukan langkah cepat untuk penanganan infrastruktur yang rusak tersebut. 

Untuk itu, Ia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Daerah supaya aksi cepat tanggap darurat ini bisa berjalan lancar dan maksimal. 

“Pertama, saya menyampaikan salam dari Bapak Menteri dan Pak Dirjen SDA. Seyogianya mereka datang langsung untuk merespons permintaan Pak Ruslan sebagai mitra kerja kita di DPR RI. Namun, karena ada agenda mendesak lain, maka saya ditugaskan untuk datang ke Aceh dalam rangka meninjau langsung dampak dari bencana banjir," jelas Elroy. 

Terkait dengan penanganan pascabanjir, Elroy menyampaikan bahwa bebas persoalan lahan. 

“Poin yang paling penting adalah bebas lahan. Pemda harus memastikan tidak ada masalah lahan karena itu adalah tanggung jawab Pemda. Jadi kalau ingin kita bergerak cepat, tolong dipastikan tidak ada masalah lahan yang terjadi di kemudian hari” tegas Perwakilan Kementerian PUPR tersebut. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved