PBB Tuduh China Pisahkan 1 Juta Anak Tibet dari Keluarganya, Dimasukkan Dalam Asrama DIcuci Otak

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - PBB mengklaim China telah memisahkan sekitar 1 juta anak-anak Tibet dari keluarga mereka dan menempatkan di sekolah berasrama khusus yang dikelola pemerintah.

Pemisahan itu, bagian dari upaya China 'mencuci otak' anak-anak Tibet secara budaya, agama, dan bahasa menyerap budaya Han China yang dominan.

Tiga pakar hak asasi manusia (HAM) PBB telah menyuarakan peringatan atas penerapan asimilasi paksa yang menindas.

"Kami sangat terganggu dalam beberapa tahun terakhir ini, sistem sekolah asrama untuk anak-anak Tibet diterapkan oleh China," kata PBB, seperti dilansir The Next Shark, Rabu (8/2/2023).

"Tampaknya bertindak sebagai program skala besar wajib untuk mengasimilasi orang Tibet ke dalam budaya mayoritas Han, bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional," tambahnya.

Para ahli terdiri dari Fernand de Varennes, pelapor khusus PBB untuk isu-isu minoritas.

Farida Shaheed, pelapor khusus tentang hak atas pendidikan.

Baca juga: China Jatuhkan Sanksi ke Dua Warga AS, Balas Tindakan Washington, Tuduh Pelanggaran HAM di Tibet

Kemudia, Alexandra Xanthaki, pelapor khusus di bidang hak budaya.

Anak-anak dari komunitas pedesaan ditempatkan di sekolah asrama, yang dibangun di sekitar budaya Han dan dilakukan hanya dalam bahasa Mandarin.

Sekolah-sekolah pemerintah dilaporkan menyediakan sedikit atau tidak sama sekali pelajaran tentang bahasa, sejarah dan budaya minoritas Tibet.

PBB menyatakan keprihatinan atas laporan peningkatan jumlah sekolah asrama yang beroperasi di dalam dan di luar Daerah Otonomi Tibet.

Persentase siswa asrama lebih dari 20 persen secara nasional, dengan para ahli PBB mencatat sebagian besar anak-anak Tibet ditempatkan di sekolah asrama.

Peningkatan jumlah siswa asrama Tibet dicapai dengan penutupan sekolah pedesaan di daerah yang cenderung dihuni oleh orang Tibet.

Baca juga: Wuhan Lockdown Lagi, Warga Tibet Menentang Pengetatan Covid-19

Diganti dengan sekolah tingkat kotapraja atau kabupaten yang hampir secara eksklusif menggunakan Putonghua dalam pengajaran dan komunikasi.

Banyak dari sekolah asrama tersebut terletak jauh dari rumah keluarga siswa yang menumpang di dalamnya.

Menurut para ahli, kebijakan tersebut berjalan bertentangan dengan larangan diskriminasi dan hak atas pendidikan, hak bahasa dan budaya, kebebasan beragama atau keyakinan rakyat Tibet.

Ini menjadi kasus terbaru dari serangan budaya yang berkepanjangan terhadap minoritas di China sejak Presiden Xi Jinping menjabat pada tahun 2012.(*)