Kendalikan Inflasi, Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi Pantau Harga Pasar Secara Rutin

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Sebagai upaya mengendalikan inflasi dan ketahanan pangan di Aceh Barat secara umum, Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi meninjau langsung aktivitas transaksi jual beli di Pasar Pagi dan Pasar Bina Usaha yang merupakan pasar rakyat terbesar di  Meulaboh saat ini.

Peninjauan itu juga untuk memantau harga kebutuhan pokok dan komoditi pangan.

Peninjauan tersebut dilakukan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, secara virtual.

Pj Bupati Aceh Barat bersama sejumlah pejabat daerah lainnya langsung bergerak menuju Pasar Bina Usaha dan Pasar Pagi Meulaboh sebagai langkah untuk menindaklanjuti dalam kesempatan pertama atas arahan Pemerintah Pusat dalam menekan angka inflasi daerah.

Selain mengecek harga pasar, figur nomor satu di Aceh Barat juga melihat langsung kondisi sarana dan prasarana penunjang serta ketertiban di kedua pasar itu, guna memastikan proses transaksi berlangsung nyaman dan aman baik bagi pembeli maupun pedagang.

"Arah pembangunan ke depan, kita ingin membuat Pasar Meulaboh ini menjadi nyaman dan tertib, baik bagi pembeli maupun pedagang yang berjualan, sehingga aktivitas perdagangan bisa berjalan dengan lancar," ujar Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi kepada wartawan di sela-sela peninjauan tersebut.

Terkait dengan rencana penataan pasar, Mahdi mengatakan, bahwa kebijakan itu dirasakan mendesak setelah dirinya secara langsung banyak menerima keluhan dari masyarakat.

Khususnya warga yang bertempat tinggal di sekitar pasar yang mengeluh akibat banyaknya limbah pasar yang mengganggu kenyamanan warga sekitar dan kemacetan yang kerap terjadi di kedua pasar tersebut.

"Banyak aduan, baik dari masyarakat maupun dari pedagang yang tertib berjualan di dalam pasar,” urainya.

“Mereka meminta pemerintah agar segera mengambil keputusan untuk menindaklanjuti persoalan ketertiban pasar ini. Karena masalah itu merupakan masalah lama yang harus segera diambil kebijakan yang tegas," terangnya.

Disebutkan, bahwa dalam penataan kedua pasar tersebut nantinya, pihak pemerintah akan tetap memperhatikan asas keadilan tanpa merugikan pihak manapun, baik bagi pedagang maupun masyarakat.

“Bagaimanapun, keberadaan pedagang sangat penting untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh Barat,” terangnya.

“Kendati demikian, pedagang yang berjualan harus tetap tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitar dan fasilitas umum lainnya di sekitar pasar,” jelasnya.

Pemerintah Aceh Barat akan melakukan penertiban di Pasar Pagi dan Pasar Bina Usaha Meulaboh secara bertahap, dimulai usai bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H nantinya.

"Kami akan mengakomodir permintaan penundaan penertiban pasar dari pedagang, namun yang pasti penertiban Pasar Bina Usaha dan Pasar Pagi Meulaboh pasti akan dilaksanakan secepatnya, agar masyarakat dan pedagang menjadi nyaman saat melakukan aktivitas jual beli," tegas Mahdi.

Selaku pemerintah daerah, lanjut Mahdi, pihaknya berkewajiban untuk menyediakan tempat yang layak bagi pedagang yang akan direlokasi.

Untuk itu, ia meminta kepada dinas terkait agar melakukan pendataan semua pedagang, sehingga penataan bisa dilaksanakan secara optimal dan memenuhi kebutuhan pedagang.

Selain itu, dalam upaya menekan laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat, Mahdi menjelaskan Pemerintah Aceh Barat telah melakukan berbagai intervensi, di antaranya dengan menggelar pasar murah dengan subsidi per komoditi sebesar 40 persen, mengadakan operasi pasar, serta menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan di pasaran tercukupi.

Selain itu, ia juga telah memperkuat komposisi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan unsur TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya, guna bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Nantinya setiap rencana aksi yang dilaksanakan akan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari bupati, gubernur, hingga ke Kemendagri.

Di samping itu, pihaknya juga akan membangun dan mengoptimalkan kembali lumbung-lumbung pangan yang ada di desa, memantau dan mengawasi penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU agar tepat sasaran, menjalin kerja sama antar daerah penghasil komoditas pangan strategis, serta mengintensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan anggaran desa.

Menurut Mahdi, menstabilkan inflasi daerah memerlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik dari semua pihak. Namun yang terpenting adalah intervensi dan peran aktif dari seluruh SKPK sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Ia yakin dengan bekerja secara terpadu, efektif dan efisien, laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat akan bisa dikendalikan dan distabilkan dengan baik.(*)