Pemerintah Aceh Kontrakkan 42 Paket Proyek APBA 2023

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah, Pemerintah Aceh, sampai 9 Februari 2023 lalu, sudah mengontrakkan paket proyek APBA 2023 kepada rekanan sebanyak 36 paket dengan nilai Rp 32,6 miliar, dari jumlah  608 paket senilai Rp 984 miliar.

“Pada tahun ini, tidak buat seremonial penandatangan kontrak bersama. Yang sudah ada penetapan pemenangnya, perintah Pj Gubernur dan Sekda Aceh, teken kontraknya langsung dilaksanakan oleh masing-masing SKPA,” kata Kepala Bappeda Aceh H T Achmad Dadek kepada Serambinews.com, Senin (13/2/2023) di Banda Aceh, ketika dimintai penjelasannya pelaksanaan paket proyek APBA 2023.

Sebanyak 36 paket proyek APBA 2023, yang sudah teken kontrak itu, sebut Achmad Dadek, Dispora 4 paket, Dishub 7 Paket, Dinas Peternakan 10 paket, Dinas Pengairan 12 paket, BPBA 1 paket dan Dinas Pertanahan 2 paket.

• Perusahaan Korsel Dapat Paket Proyek Rp 471 Triliun dari Arab Saudi, Sektor Energi Sampai Hiburan

Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Sekda Aceh, Bustami Hamzah dalam pengarahannya pada rapat percepatan pelaksanaan paket proyek APBA 2023 belum lama ini menyatakan, paket-paket proyek APBA 2023 yang telah disahkan DPRA pada akhir tahun lalu, implementasinya di lapangan pada awal tahun ini perlu segera dilaksanakan, karena masyarakat telah menunggunya.

Belanja APBA pada tahun 2023 ini senilai Rp 11,093 trilliun lebih, dibandingkan belanja APBA 2022 mencapai Rp 16,7 triliun lebih, menurut Kepala Bappeda Aceh, Achmad Dadek, jauh menurun.

Penurunan itu disebabkan, telah berkurangnya penerimaan dana otsus kita mulai tahun ini, separuh dari tahun sebelumnya.

Alokasi dana Otsus Aceh mulai tahun ini tinggal sebesar 1 persen dari alokasi DAU nasional, sebelumnya 2 persen dari DAU nasional.

Pada tahun 2022 lalu, Aceh masih menerima dana Otsus Rp 8 triliun dari pemerintah pusat.

Tapi mulai tahun 2023 sampai 2027 mendatang, setiap tahunnya menerima separuh dari tahun sebelumnya, sekitar Rp 4 triliun.

• Lagi, 198 Paket Proyek Diteken Total Sudah Mendekati Rp 2 Triliun

Karena dana otsusnya sudah berkurang, kata Ahmad Dadek, sehingga anggaran belanja pembangunanya ikut menurun.

Penurunan anggaran belanja pembangunan, membuat usulan program dan kegiatan pembangunan yang bisa dibiayai menjadi terbatas.

Karena keterbatasan tersebut, kata Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan Sekda Aceh Bustami Hamzah, implementasi dari semua program dan kegiatan APBA 2023 ini, perlu dipercepat.

Seremonial pelaksanaan kegiatan proyek diminimalisasi, diganti dengan mempercepat penandatangan kontrak kerja kepada rekanan, untuk paket-paket proyek yang sudah ada penetapan pemenangnya di masing-masing SKPA.

Selanjutnya, kata Pj Gubernur Aceh, memaksimalkan hasil kerja dari pelaksanaan proyek APBA 2023, agar perputaran uang di desa dan kota terjadi, sehingga perekonomian rakyat  kembali bergairah, setelah menurun pada awal tahun baru.

Paket proyek yang sudah ditandatangani bersama, pinta Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, secepatnya diimplementasinya tahapan pekerjaan lapangannya. Hal ini, akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di desa dan perkotaan.

Dengan telah berjalannya tahapan pekerjaan kegiatan fisik maupun non fisik di lapangan, perputaran uang di desa dan perkotaan kembali meningkat.

Pembelian bahan material, seperti pasir, batu bata, batu gunung, batu koral, besi, semen, kayu, sudah mulai terjadi di desa-desa, kegiatan transportasi bahan material juga ikut bergerak.

Kondisi ini bisa mendorong daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan lainnya di pedesaan dan perkotaan kembali naik.

Kondisi gairah ekonomi pedesaan seperti itu, kata Kepala Bappeda Aceh, H T Achmad Dadek, sangat diperlukan masyarakat di pedesaan dan perkotaan, untuk meningkatkan pendapatannya.

Sehingga kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tinggi seperti beras, minyak goreng, telur ayam, ikan, gula pasir, mampu dipenuhi masyarakat, terutama masyarakat pekerja harian, yang menerima gaji secara harian.

Oleh karena itu, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Sekda Aceh, Bustami Kamzah, meminta kepada PA, KPA, PPTK untuk mengawasi rekanan yang sudah tanda tangan kontrak, segera merealisasikan pekerjaan nya di lapangan.

Sedangkan bagi pelaksanaan paket proyek melalui E-Katalog Lokal, layani rekanan yang mengajukan penawaran pekerjaan melalui Sistem Pengadaan E-Katalog Lokal, dengan baik, cepat dan tepat waktu.

"Terutama pihak UMKM di Aceh. Semakin besar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui E-Kalog, perputaran uang APBA, APBK dan APBN semakin besar di pedesaan dan perkotaan, karena melibatkan sejumlah UMKM di berbagai kabupaten/kota,” pungkas Achmad Dadek.(*)

• Semarak HUT Ke-34 Serambi Indonesia, Delapan Anak Berbibir Sumbing Akhirnya Berhasil Tersenyum Lagi

• VIDEO 7 Kontraktor Ditahan Akibat Bangunan Roboh saat Gempa Turki

• Siswa MAN 1 Banda Aceh, Farhannur Masuk Pelatnas International Economics Olympiad