Breaking News

Berita Langsa

Pelabuhan Langsa Ekspor Perdana

Menurut T Faisal, peresmian ekspor perdana komoditas unggulan daerah ini merupakan suatu pencapaian yang harus disyukuri.

|
Editor: mufti
Serambinews.com / Zubir
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki diwakili Kadishub Aceh T Faisal, pada Selasa (7/3/2023) melaunching ekspor perdana di Pelabuhan Kuala Langsa, pertanda diaktifkannya kembali salah satu pelabuhan tertua di Aceh itu.   

Pj Gubernur Aceh juga berpesan agar kegiatan ekspor yang diresmikan ini dapat terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Mudah-mudahan, para pengusaha kita dapat memanfaatkan peluang ini secara baik,” harapnya. Pj Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Pemko Langsa, Kepala KSOP Kelas IV Kuala Langsa, pengusaha kapal dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekspor import melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

Ikan dan bahan campuran

Pj Wali Kota Langsa, Ir Said Mahdum Majid, menyebutkan, pelayaran perdana kali ini menggunakan dua kapal kayu yaitu KM Nagata 75 GT milik Muslim dari Banda Aceh dan KM Bowou Farungo 108 GT milik Anto dari Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kedua kapal tersebut termasuk dalam jenis general cargo yang bisa membawa muatan barang campuran atau dalam istilah populer di kalangan pelaku ekspor/ impor disebut kapal sayur.  

Dalam pelayaran kali ini, KM Nagata membawa muatan beberapa ton ikan tujuan Port Klang, Malaysia. Sedangkan KM Bowou Farungo membawa beberapa ton barang campuran tujuan Lumut Port dan Hutan Melintang, Malaysia. (zb)

=========================

Berharap Dukungan Pemerintah Pusat

PENJABAT (Pj) Wali Kota Langsa, Ir Said Mahdum Majid, mengucapkan syukur akarena setelah sangat lama berproses, akhirnya ekspor komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan dari pelabuhan Kuala Langsa dapat terlaksana kembali. Ia berharap, kegiatan ekspor yang diluncurkan kali berbeda dengan kegiatan ekspor yang sebelumnya dilakukan oleh para eksportir/importir.

"Jika ekspor dan impor sebelumnya bersifat personal, tidak rutin atau tidak terjadwal, maka pada momen ini, kita launching kegiatan ekspor yang rutin/terjadwal dan bisa dimanfaatkan bersama-sama oleh para pelaku ekspor dan impor," kata Pj Wali Kota.

Kegiatan ekspor ke Malaysia dan Thailand ini merupakan perwujudan nota kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang ditandatangani dalam pertemuan tingkat Menteri di Langkawi pada 20 Juli 1993 silam. Dalam nota kerja sama tersebut, Aceh masuk sebagai salah satu wilayah prioritas kerja sama IMT GT.

Dengan demikian, menurut Said Mahdum, kegiatan ekspor impor ini sudah sepantasnya didukung penuh oleh pemerintah pusat agar kesepakatan kerja sama ini terealisasi dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di ketiga negara.

Agar kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa dan Pelabuhan-pela lainnya di Aceh dapat berjalan rutin dan berkelanjutan, menurut Pj Wali Kota Langsa, ada beberapa hal yang menjadi catatan pihaknya. Seperti, sangat mendesak adanya trader lokal yang andal untuk menangani aspek jual beli komoditinya.

Selain itu, mengajak para trader dari Tanjung Balai dan Belawan, Sumatera Utara, agar mau memperluas usahanya ke Kota Langsa karena mereka yang mempunyai barang muatan.   Selama ini pengumpul komoditi di Aceh menjual komoditinya ke pengusaha di Tanjung Balai atau Medan, sehingga mereka yang berhadapan dengan pembeli di luar negeri.

Dengan demikian, ketersediaan kapal angkutan langsung dari Kuala Langsa ke Malaysia dan Thailand yang menawarkan efisiensi waktu serta biaya belum akan berdampak dalam waktu dekat pada kelangsungan pelayaran jika tradernya masih lebih memilih dari luar Aceh.

Kemudian, perlu adanya perwakilan dagang Aceh di negara mitra, khususnya Malaysia dan Thailand yang bertugas mempromosikan dan memasarkan komoditi Aceh. Selain itu, perlu melakukan kerja sama dengan perkumpulan diaspora Aceh di Malaysia yang jumlahnya lebih dari 640.000 orang dan 25 ribu di antaranya adalah pemilik kedai runcit. 

"Di Thailand kita juga bisa membuat komitmen kerja sama dengan asosiasi pedagang Muslim Thailand atau pihak lain. Perlu adanya regulasi di Aceh yang mengatur tata niaga komoditi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selama ini pelabuhan laut dan udara di Aceh belum menjadi pintu keluar (outlet) utama komoditi Aceh, sebagian besar masih melalui pelabuhan laut dan udara di luar Aceh, sehingga yang tersisa untuk Aceh hanya jalan-jalan yang rusak karena angkutan sering kelebihan muatan," ungkap Pj Wali Kota

Kemudian, Bank Aceh Syariah dan bank-bank lain yang ada di Aceh diharapkan lebih menunjukkan keberpihakannya pada sektor produksi dan perdagangan, terutama untuk komoditi yang berorientasi ekspor. Sebab, menurutnya, selama ini banyak pelaku bisnis mengeluh kesulitan mengajukan kredit (pembiayaan) untuk usaha karena bank lebih memilih main aman melalui kredit konsumtif untuk pegawai. (zb)

 

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved