Buka Musrenbang, Pj Bupati Pidie Minta Hasil Musyawarah Bisa Lahirkan RKPD 2024 Berpihak Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie 2024.

Laporan Nur NihAYAti  |  Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie 2024.

Musrenbang ini digelar di Gedung Pidie Conventio Center (PCC) Pidie, Kamis (9/3/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka Pj Bupati Pidie diwakili Sekda Pidie H Idhami MSi.

Turut hadir unsur Forkopimda Pidie, Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Ketua TP PKK Pidie Ny Suaidah Sulaiman, para camat dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pidie diwakili Sekda menyampaikan musrenbang digelar dengan tujuan untuk menetapkan rencana kegiatan pembangunan dan kegiatan prioritas pembangunan di lingkup kabupaten.

Ia memaparkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Disebutkan, Musrenbang RKPD ini merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat gampong, kecamatan, provinsi serta tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang.

Dijelaskan, forusm Musrenbang ini memiliki arti yang strategis karena dalam forum ini semua mengembangkan pemikiran untuk memberikan masukan tentang program kegiatan pembangunan prioritas.

Sementara itu, sebutnya RKPD 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pidie No8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.

"Untu itu saya minta kepada seluruh kepala SKPK agar dalam menyusun rencana kerja SKPK Tahun 2024 wajib mengetahui kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat yang akan dilaksanakan secara teknis oleh masing-masing SKPK serta sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie 2023-2026.

Pahami dengan baik kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan gampong agar merencanakan program dan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan," pungkasnya. (aya)