Fadhlullah, Inspirasi Bagi Program Reintegrasi

FADHLULLAH SE, anggota Komisi I DPR RI yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh adalah salah satu figur yang mendapatkan anugerah "Serambi Demokrasi Awards 2023" yang digelar pada malam puncak resepsi HUT Ke-34 Harian Serambi Indonesia, di Gedung AAC Dayah Dawood, Banda Aceh, Jumat 17 Maret 2023. Berikut profilnya.

***

JABATANNYA sebagai komandan operasi GAM wilayah Pidie (1999-2004), sudah cukup sebagai bukti bahwa dia adalah kombatan GAM asli.

Ketika Aceh masih membara, Fadhlullah Bersama pasukannya berkali-kali terlibat kontak senjata dengan aparat TNI/Polri dari berbagai kesatuan.

Namun, segera setelah pimpinan GAM memutuskan untuk berdamai, Fadhlullah mengubah perjuangannya, dari gerakan bersenjata menjadi perjuangan politik.

Fadhlullah yang telah dua periode duduk sebagai anggota DPR Republik Indonesia, disebut-sebut sebagai salah satu contoh sukses program reintegrasi pascakonflik bersenjata, bukan hanya untuk Aceh dan Indonesia, tapi juga untuk dunia.

Fadhlullah atau biasa disapa Dek Fad, bisa dibilang adalah salah satu dari hanya beberapa kombatan GAM yang paling sukses merintis karir di bidang politik.

Mengawali karir politiknya sebagai kader Partai Aceh (PA) yang dibentuk oleh para mantan kombatan GAM, Fadhlullah menjelma menjadi salah satu politikus Aceh yang meniti karir hingga ke level nasional.

Yang mencengangkan, Fadhlullah merintis karir politik di kancah nasional ini melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibesut oleh mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto.

Pada masa lalu, Kopassus adalah salah satu satuan elite militer Indonesia yang kerap berhadapan dengan Dek Fad dan pasukannya di lapangan.

“Saya masuk ke Partai Gerindra atas instruksi dari Mualem (Muzakir Manaf – mantan Panglima GAM). Karena saat itu, Partai Gerindra berafiliasi dengan Partai Aceh,” kata Dek Fad dalam sebuah wawancara yang disiarkan di kanal Youtube Serambinews.com, Minggu (5/2/2023).

Bisa dibilang, Dek Fad adalah sosok yang sangat tunduk dan patuh kepada pimpinan.

Keputusannya untuk mengubah perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik, juga tidak terlepas dari arahan pimpinan GAM, setelah penandatanganan MoU damai di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Karena perintah pimpinan pula, Dek Fad bergabung dengan Partai Gerindra yang notabenenya adalah partai yang didirikan oleh mantan Danjen Kopassus, salah satu satuan militer yang menjadi musuh bebuyutannya pada masa lalu.

“Awalnya memang agak ragu, tapi setelah saya membaca manifesto Partai Gerindra, ternyata tidak jauh berbeda dengan cita-cita Partai Aceh. Kedua partai ini sama-sama ingin melakukan perubahan dan membantu rakyat kecil dan tertindas. Lalu, saya bergabung ke Partai Gerindra dan menjadi caleg DPR RI pada Pemilu 2014, dengan tujuan menjadi penyambung lidah untuk kepentingan Aceh di tingkat nasional, termasuk memperjuangkan cita-cita GAM untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Dek Fad.

Meski bergabung dengan Partai Gerindra dan kini menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (sejak Desember 2022), tapi Dek Fad tetap menganggap diri sebagai kader Partai Aceh yang merupakan wadah perjuangan politik para mantan kombatan GAM.

“Sampai kapan pun saya adalah orang GAM. Di Senayan (Kompleks DPR RI) pun saya menyampaikan bahwa saya adalah GAM dan saya hadir di Senayan karena partai saya (Partai Aceh) berafiliasi dengan Partai Gerindra,” ungkap Dek Fad.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Fadhlullah Ketua Gerindra Aceh, Gantikan Posisi TA Khalid

Bagaimana tanggapan Prabowo Subianto dan petinggi Partai Gerindra lain?

“Pak Prabowo tidak mempersoalkan itu. Beliau bilang ‘oke, silakan’. Bahkan di dalam pertemuan dengan 78 anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Pak Prabowo memerintahkan semua anggota DPR RI dari Partai Gerindra harus menampung setiap aspirasi rakyat Aceh, sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Aceh. Dan itu dijalankan oleh Fraksi Partai Gerindra di DPR RI,” ungkap Dek Fad.

Kini, bersama Partai Gerindra dan para anggota DPR RI asal Aceh dari lintas partai politik, konsen memperjuangkan kepentingan Aceh di level nasional.

Salah satu yang menjadi fokus mereka adalah memperjuangkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh bisa berlaku selamanya, serta beberapa poin dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yang belum sejalan dengan butir-butir MoU Helsinki.

“Saat ini kita sedang fokus mengupayakan revisi Undang Undang Pemerintah Aceh agar bisa menampung seluruh butir-butir MoU Helsinki yang merupakan konsekuensi dari perjanjian damai antara GAM dengan RI,” ungkap Fadhlullah.(*)

BACA BERITA SERAMBI DEMOKRASI AWARD LAINNYA DI SINI 

Baca PDFnya Disini!