Aceh Barat Jadi Nominator Ajang Penilaian PPD Tahun 2023
Rakor yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi di Aula Cut Nyak Dhien Bappeda membahas...
Penulis: Sadul Bahri | Editor: Eddy Fitriadi
Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat
SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai satu-satunya kabupaten kota di Aceh yang menjadi nominator di ajang penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 ini, dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan penilaian terakhir, yaitu tahapan verifikasi lapangan, bersama 21 kabupaten kota lainnya se-Indonesia.
Sebelumnya Kabupaten Aceh Barat berhasil melewati penilaian tahap I yakni penilaian teknis dokumen dan tahap II presentasi dan wawancara, terkait dengan hal tersebut, Pj Bupati Aceh Barat, Selasa (28/3/2023) melaksanakan Rakor persiapan penilaian PPD tahap III yang akan dilakukan oleh tim penilaian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI pada 3-4 April 2023 mendatang di Aceh Barat.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi di Aula Cut Nyak Dhien Bappeda membahas persiapan kedatangan tim penilaian dari Bappenas RI ke Aceh Barat, sehingga keseluruhan aspek penilaian dapat tercapai secara optimal dengan data dan dokumen lengkap dan akurat.
“Rakor yang kita laksanakan sebagai upaya Pemerintah Aceh Barat dalam menyatukan komitmen dan menyamakan persepsi dengan semua pemangku kepentingan, guna mensukseskan penilaian tahapan III verifikasi, sebagai bagian dari penilaian PPD tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bappenas,” kata Pj Bupati Mahdi Efendi.
Ia berharap Aceh Barat bisa tembus 3 besar dan meraih predikat terbaik pertama kabupaten se-Indonesia pada PPD Tahun 2023 ini.
Sebagai satu-satunya kabupaten kota di Aceh yang berhasil menjadi nominator pada ajang PPD, Pj Bupati menunjukkan rasa bangganya, sekaligus mengapresiasi jajaran SKPK serta seluruh komponen terkait lainnya, yang telah bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik hingga Pemerintah Aceh Barat berhasil lolos ke tahapan III penilaian yakni verifikasi dan kunjungan lapangan oleh tim penilai dari Bappenas.
Ia meminta seluruh SKPK, camat, keuchik dan seluruh unsur terkait agar fokus dan serius menghadapi penilaian tahap III, karena tahapan ini merupakan tahap penilaian akhir yang sangat menentukan, guna mengkonfirmasi dan menggali informasi lebih dalam sekaligus melihat secara nyata kondisi di lapangan terkait proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi program daerah yang telah disampaikan pada tahapan sebelumnya.
Ia juga berharap PPD tersebut bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan, serta terus berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat.
Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar menjelaskan, selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Aceh Barat selalu berhasil masuk ke tahapan akhir penilaian yakni tahapan verifikasi dalam penilaian PPD tingkat kabupaten kota se-Indonesia.
"Prestasi terbaik kita di 2 tahun terakhir, berada di posisi 5 dan 4, artinya ada progress yang dilalui, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama pada tahun ini kita bisa masuk paling tidak tiga besar," ujar Wistha.
Menurutnya, PPD bukan hanya persoalan kepercayaan dan gengsi daerah di tingkat Nasional semata, namun jika berhasil masuk 3 besar, maka daerah tersebut akan mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) kategori perencanaan pembangunan dengan besaran yang bervariasi, yang tentunya sangat berarti bagi keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Untuk PPD tahun ini, lanjutnya, Aceh Barat mengusung program Corporate Social Responsibility (CSR) Masyarakat Miskin Menuju Sejahtera (Makin Mesra) dalam kategori inovasi yang ditujukan khusus untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah. Untuk kategori pembangunan spesifik, Kabupaten Aceh Barat mengusulkan untuk menciptakan pangsa pasar bagi para petani jagung dalam memasarkan hasil komoditinya, serta aspek alur perencanaan yang dilakukan dengan bottom up (dari bawah ke atas) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
Ia berharap kepada semua unsur terkait agar bisa saling bersinergi dan bekerjasama dalam menyiapkan segala kebutuhan dan data dukung yang diperlukan secara optimal, sehingga peluang Aceh Barat meraih prestasi membanggakan dalam PPD tahun 2023 ini bisa semakin terbuka pungkasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Plt Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat, Kepala Bappeda Aceh Barat, para Kepala SKPK terkait, Camat Meureubo dan Camat Pante Ceureumen, perwakilan keuchik, perwakilan tokoh masyarakat, akademisi, perusahaan, dunia usaha, asosiasi profesi, kelompok disabilitas, penerima manfaat inovasi dan jurnalis.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.