Salam

Bersiap Menuju Pemilu

Kita menyambut gembira keputusan DPR-RI tersebut. Dengan demikian, polemik dan usulan sebagian kelompok agar pemilu ditunda sudah berakhir.

Editor: mufti
KOMPAS
Contoh surat suara dengan desain yang disederhanakan saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022). 

PEMILIHAN Umum (Pemilu) dipastikan digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mensahkan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang menjadi Undang-Undang.

Kita menyambut gembira keputusan DPR-RI tersebut. Dengan demikian, polemik dan usulan sebagian kelompok agar pemilu ditunda sudah berakhir. Sebagai agenda politik besar, kapastian siklus pemilihan umum setiap lima tahun menjadi sangat penting untuk negara sebesar dan seberagam Indonesia.

Apalagi bagi masyarakat yang berada di daerah seperti Aceh. Ke-pastian jadwal pemilu memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menyusun agenda-agenda pembangunan penting lainnya tanpa ada kendala legitimasi dan kegaduhan politik nasional.

Sebagian daerah di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, usai pemilihan presiden dan anggota legislatif segera  menyiapkan pemilihan kepala daerah. Pilkada tidak kalah penting dibanding pemilihan presiden dan anggota dewan.

Kedua agenda besar yang digelar tahun depan bukan hanya me-nguras energi dan perhatian masyarakat tetapi juga membutuhkan dana yang besar. Oleh sebab itu, agar agenda politik nasional dan daerah berjalan sesuai waktu dan hasil yang diharapkan, pemerintah harus menyiapkan dana yang memadai dan menunda agenda lain yang bisa mengganggu proses pemilu.

Kita sadar, kualitas demokrasi berbanding lurus dengan biaya, proses (waktu) dan kualitas penyelenggara. Pemilu menguras uang negara dan sumberdaya penyelenggara yang cukup besar tidak bisa dihindari. Apalagi untuk negara sebesar Indonesia dengan pendu-duk yang besar dan rentang demografis yang sangat luas.

Oleh sebab itulah, sebagian besar masyarakat kita tidak sepen-dapat dan menentang penundaan pemilu dengan alasan dana tidak tersedia. Kepastian proses demokrasi sangat penting untuk mena-ta kehidupan menyeluruh secara legitimatif. Apapun kendala yang di-hadapi harus disingkirkan agar pemilu dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Waktu yang tersisa masih panjang. Ini memungkinkan semua pihak, yaitu pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslu), politikus dan partai politik punya cukup waktu melakukan konsoli-dasi guna menghasilkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Pengalaman pemilu selama Era Reformasi bisa menjadi acuan. Di awal reformasi kualitas pemilu kita sangat baik sepanjang seja-rah kemerdekaan Indonesia. Tapi berjalannya waktu, untuk beberapa kali pemilu berikutnya, kualitas pemilu menurun. Menurun kare-na terlalu banyak kepentingan kelompok masuk dalam agenda dan proses pemilu, mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Untuk pemilu tahun depan tantangannya sangat berat karena pe-milihan presiden bersamaan dengan pemilihan anggota dewan. Andaikata penyelenggara pemilu tidak waspada dan bekerja ekstra bisa jadi kualitas pemilu tidak lebih baik. Itu artinya presiden dan anggota dewan yang terpilih jauh dari ekspektasi masyarakat.

Untuk itu, penyelenggara pemilu harus mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar. Salah satu caranya dengan proses dan kualitas demokrasi melalui pemilu yang lebih baik. Kepenting-an kelompok, apalagi oligarki, sejak dini harus disingkirkan karena menjadi biang keladi rusaknya tata sosial di Indonesia.

Di samping itu, kita bisa membuat imajinasi bahwa presiden dan anggota dewan terpilih jauh dari kualitas dan ekspektasi masyarakat maka agenda besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat lima tahun berikutnya tidak berjalan mulus. Bisa jadi demokrasi kita penuh dengan dinamika politik yang tidak produktif dan biaya sosial yang ditanggung masyarakat menjadi besar.

Oleh sebab itu, marilah kita semua menyukseskan tahapan pelak-sanaan pemilihan presiden dan anggota dewan hingga terpilih presi-den dan anggota dewan sesuai harapan masyarakat. Indonesia, termasuk daerah-daerah, membutuhkan pemimpin nasional dan wakil rakyat melalui proses demokratis untuk menjalankan agenda besar mengantarkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera sesuai dengan tujuan kemerdekaan.

POJOK 

Pemkab Aceh Besar ingatkan warga tak sulut api di lahan kering
Soalnya sulut menyulut api itu ada di lahan politik ya?

Satreskrim Polres Aceh Selatan ringkus pencuri kotak amal masjid
Puasa pun tak bertobat, dia pilih jalan tol ke neraka rupanya…

Karena lilin, empat rumah di Aceh rata dengan tanah
Ini lilin tidak jadi penerang, tapi penggelap.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved