Program MBG Harus Dorong Ekonomi Aceh

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat merupakan salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah pembangunan daerah. Dengan alokasi dana mencapai lebih dari Rp 17 miliar per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi 1,7 juta penerima manfaat di Aceh, program ini bukan hanya soal pemenuhan nutrisi, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi yang sangat signifikan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, menegaskan bahwa dana sebesar itu harus benar-benar berputar di Aceh. Artinya, bahan pangan yang digunakan dalam program MBG seharusnya dipasok dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Jika kebutuhan telur, pisang, beras, atau komoditas lain masih didatangkan dari luar daerah, maka manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat Aceh akan mengalir ke daerah lain. Inilah tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintah daerah dan Satgas MBG di Aceh.

Program MBG sejatinya membuka peluang besar bagi penguatan rantai pasok pangan lokal. Dengan kebutuhan harian yang begitu besar, program ini bisa menjadi pasar tetap bagi produk pertanian dan peternakan Aceh. Bayangkan, jika kebutuhan telur di satu kabupaten saja mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, maka peluang ini seharusnya dimanfaatkan oleh peternak lokal. Begitu pula dengan komoditas pisang, beras, dan sayuran. Jika rantai pasok lokal diperkuat, maka dana MBG akan langsung menghidupkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha kecil.

Selain itu, program ini juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hingga kini, tercatat 573 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di Aceh dengan melibatkan lebih dari 28 ribu tenaga kerja. Setiap bulan, pemerintah menyalurkan lebih dari Rp 63 miliar untuk upah mereka. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak MBG terhadap perputaran uang di tingkat lokal. Namun, agar dampak ekonomi lebih terasa, penguatan produksi pangan lokal tetap menjadi kunci utama.

Kritik dan pengawasan publik juga sangat penting. BGN sendiri menegaskan terbuka terhadap masukan, baik terkait kualitas menu maupun layanan. Masyarakat harus aktif mengawasi agar program ini tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, melainkan benar-benar menghadirkan makanan bergizi yang layak dan bermanfaat. Transparansi dan partisipasi publik akan memastikan dana besar yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.

Pemerintah daerah bersama Satgas MBG harus segera merancang strategi konkret untuk memperkuat rantai pasok lokal. Urban farming, vertical garden, hingga pemanfaatan lahan pekarangan bisa menjadi solusi jangka pendek. Sementara itu, dukungan kelembagaan dan kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat petani, peternak, dan pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

Program MBG adalah momentum besar bagi Aceh. Jika dikelola dengan baik, ia bukan hanya menjawab masalah gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dana Rp 17 miliar per hari adalah peluang emas yang tidak boleh mengalir keluar. Aceh harus mampu menjadikan program ini sebagai instrumen untuk membangun kemandirian pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi di tengah kondisi Aceh yang sangat sulit sebagai dampak  bencana banjir dan tanah longsor, kehadiran program ini jelas memberikan dampak ekonomi besar, sepanjang kita bisa memanfaatkannya dengan baik.(*)

POJOK

BGN: Ada 1,7 juta orang penerima manfaat MBG Aceh

Semoga benar adanya

Anggota Brimob Polda jadi tentara bayaran di Rusia

Tawaran di sana lebih menarik, sih

Trump ragu-ragu serang Iran

Ini bukan Venuzuela