ISBI Diharapkan Boikot PKA 8

MUHAMMAD HAMZAH, M.Sn.,  Pelaku dan Pemerhati Seni, melaporkan dari Kota Jantho, Aceh Besar 

Tapageu lampoh ngon kawat
Tapageu nanggroe ngn adat
Bek taboeh-boeh adat droe
Reuloh nanggroe hana lee tanda
Mate aneuk meupat jrat
Gadoh adat pat tamita

HADIH maja di atas dapat mewakili pentingnya kebudayaan dalam mempertahankan eksistensi dan keberagaman suatu masyarakat. Kebudayaan menjadi identitas penting untuk dilestarikan. Apabila tidak dirawat dengan baik maka suatu bangsa dapat diibaratkan seperti 'aneuk manok gadoh ma' (anak ayam kehilangan induk). Artinya, suatu masyarakat akan kehilangan arah dan memancing munculnya keributan dalam setiap segi kehidupan.

Salah satu wadah yang dimaksudkan untuk pelestarian kebudayaan yang digagas oleh  Pemerintah Aceh adalah menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) yang telah berlangsung sejak tahun 1958. Bermula dari 65 tahun yang lalu, tahun 2023 ini kemeriahan PKA VIII akan segera dirasakan oleh penduduk Aceh, khususnya Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Baca juga: Dari Masa ke Masa, PKA 8 Mau ke Mana?

Pertanyaan mendasar terkait agenda empat tahunan ini adalah apakah PKA dari waktu ke waktu sudah menjadi wadah yang tepat sebagai “corong” kebudayaan, khususnya dalam perspektif keacehan. Hal ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk mengkaji kembali urgensi dari sebuah festival kebudayaan. Hendaknya juga memperhatikan pengaruh globalisasi dan generasi muda Aceh yang semakin hari semakin “hana ditusoe droe” (tak mengenal dirinya). 

Globalisasi, konflik yang berkepanjangan, dan musibah tsunami menjadi tiga hal yang memengaruhi kondisi Aceh saat ini. Era globalisasi membuat hal dahulu susah menjadi mudah dikerjakan berkat perkembangan teknologi. Mempersempit jarak antardaerah dan mempermudah upaya mengakses informasi dari berbagai daerah.

Hal ini tentunya akan memengaruhi pola pikir dan struktur hidup suatu masyarakat. Kondisi siapa yang memengaruhi dan siapa yang terpengaruh menjadi sangat terbuka terjadi. Hal kedua yang memengaruhi Aceh adalah terjadinya konflik selama kurang lebih 30 tahun yang menyebabkan terjadinya perlambatan di berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan dan kebudayaan. Musibah tsunami menjadi faktor ketiga yang memengaruhi perkembangan Aceh hari ini. Musibah ini telah merenggut putra-putri terbaik Aceh, meluluhlantakkan berbagai fasilitas dan dokumen kebudayaan.

Tiga kondisi di atas membuat Aceh berbeda dengan daerah lainnya dan harus ditangani dengan fomulasi khusus pula. Sebagai daerah yang kaya akan budaya dan bersinergi dengan agama, maka kebudayaan dapat menjadi ujung tombak dalam pembentukan karakter masyarakatnya, khususnya generasi muda.

Dalam suatu kesempatan, Prof Yusny Saby MA mengatakan terdapat tiga aspek nilai budaya Aceh yang sudah sering dilupakan, yaitu integritas, tata krama, dan kedisiplinan.

Baca juga: Pemerintah Aceh Gelar Rapat Persiapan PKA VIII, Seluruh Instansi Diminta Perkuat Koordinasi

Ketiga aspek tersebut tergerus oleh pengaruh luar dan pengaruh dari internal masyarakat Aceh sendiri.
Gejolak kebudayaan yang sering terjadi dapat menjadi penghambat yang lebih berbahaya dibandingkan konflik maupun musibah tsumani.

Pertikaian terkait Himne Aceh, pelabelan siapa yang paling Aceh, dan banyak konflik lainnya yang terjadi di Aceh. Pekan Kebudayaan Aceh VIII pada Agustus nanti seharusnya dapat menjadi mediator untuk berbagai dinamika kebudayaan yang terjadi di Aceh.

Kemanfaatan PKA akan lebih bermakna apabila dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh, tidak hanya di Banda Aceh dan sekitarnya. Kondisi yang terjadi saat ini, PKA selalu diadakan di Banda Aceh yang menyebabkan kebudayaan yang terekpose hanya itu-itu saja.

Di sisal lain, manfaat secara ekonomi yang jumlahnya miliaran rupiah hanya dinikmati oleh Banda Aceh dan sekitarnya. Sebaiknya, ajang kebudayaan empat tahunan ini diadakan secara bergilir dari satu kota ke kota lainnya. Sehingga, keberagaman budaya yang ada di Aceh dapat terakomodasi dengan baik dan menjadi sarana pemersatu.

Baca juga: Aceh Ajak Negara Sahabat Berkolaborasi dan Terlibat di PKA

Selain dampak kebudayaan, dampak ekonomi akan merata ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Aceh. Sejauh ini, penyelenggaran PKA juga didominasi oleh penampilan kebudayaan atau bahkan perlombaan kebudayaan. Tentunya kodisi ini menjadikan PKA hanya sebatas ajang etalase kebudayaan saja, tanpa mampu mengeluarkan sisi subtsantif dari  sebuah kebudayaan. Konsep keacehan dan keberagaman perlu dikaji bersama-sama, melibatkan berbagai institusi pendidikan yang ada di Aceh.

Apabila kondisi-kondisi di atas belum dapat dipenuhi oleh penyelenggara PKA, maka baiknya Institut Seni Budaya Aceh sebagai perguruan tinggi seni negeri satu-satunya di Aceh yang memiliki legal standing lebih unggul berbicara seni dan budaya merekomendasikan agar PKA 8  ini ditunda terlebih dahulu atau bahkan dibatalkan saja. Sangat disayangkan apabila selesai PKA yang terlihat hanyalah pembongkaran panggung-panggung pertunjukan, pembongkaran stan-stan kabupaten kota, dan pembongkaran lapak-lapak penjual musiman semata. Tentunya hal ini menjadi sebuah ironi di daerah yang selalu diagungkan akan kekayaan budayanya.

Sebagai saran tambahan, Tim Ahli PKA yang sudah dibentuk harus berembuk untuk menentukan strategi dan langkah jitu agar PKA tidak terjebak menjadi hanya sekadar pekan keramaian rakyat atau pasar rakyat berskala besar. (*)