Pejabat Melayani Rakyat Bukan?

SEBUAH rapat penting digelar di gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Kamis (27/4/2023). Rapat ini dipimpin oleh T. Setia Budi, Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam rapat itu, Setia Budi yang didampingi para anggota Tim Pansel menyampaikan arahan pimpinan, sekaligus sosialisasi Evalusi Kinerja dan Uji Kompetensi calon PPTP, kepada para Kepala SKPA yang diundang.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut turunnya Persetujuan Mendagri dan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di Lingkungan Pemerintah Aceh. “Dengan digelarnya kegiatan ini, dapat kami pastikan bahwa proses Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi PPTP di lingkungan Pemerintah Aceh sudah dimulai,” kata Muhammad MTA.

“Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa rencana mutasi dan rotasi atau sejenisnya akan kita gelar setelah Lebaran Idul Fitri,” imbuhnya.

Menurut MTA, ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Ketua Tim Pansel kepada para Kepala SKPA yang diundang dalam kegiatan tersebut. Pertama; bahwa tahapan dimulai dan berbagai bahan persyaratan segera dipersiapkan oleh para kepala SKPA untuk disampaikan kepada Tim.

Kedua; diharapkan kepada para kepala SKPA tidak ada yang bepergian ke luar daerah. Terutama karena pada tanggal 2-5 Mei ini akan digelar wawancara atau fit and proper oleh Tim Pansel.

MTA juga mengatakan, seleksi terbuka atau open bidding terhadap SKPA atau jabatan yang belum definitif akan digelar setelah Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi PPTP ini dilakukan.

Kita mengapresiasi sikap terbuka Pemerintah Aceh dalam melakukan proses evaluasi kinerja dan uji kompetensi para pejabat pratama atau para kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh ini. Karena proses yang selektif dan transparan akan melahirkan pejabat publik yang kredibel dan kompeten.

Perlu diingat bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya, maupun Pratama, adalah bagian dari pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dari perilaku ko-ruptif, serta keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Fakta bahwa ASN selaku penggerak pemerintahan masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya, harus menjadi pertimbangan dalam me-milih calon pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh ini.

Para pejabat ini harus paham betul bahwa jabatan strategis yang mereka emban harus diarahkan untuk mendukung pemerintahan yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya. Bukan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Mengingat tugas strategi yang diemban oleh JPT dan akuntabilitas jabatannya, maka pengangkatan dan penempatan seorang JPT patut mendapat perhatian dan pengawasan khusus dari publik.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), hing-ga akhir September 2022 terdapat sebanyak 4.315.181 ASN di seluruh Indonesia. Terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) seba-nyak 3.956.018 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 359.163 orang.

Jumlah tersebut secara tidak langsung menjadi tantangan dalam proses pemilihan pimpinan-pimpinan organisasi baik di pu-sat di daerah. Dimana sesungguhnya mekanisme seleksi terbuka merupakan bentuk untuk mengelola tantangan tersebut. Maka, dalam menerapkan proses seleksi terbuka bagi Jabatan Pejabat Tinggi (JPT), Pemerintah Aceh harus menerapkan aturan-aturan yang benar. Sehingga melahirkan pejabat yang benar-benar beker-ja dan melayani kepentingan rakyat.

POJOK

26 mahasiswa Aceh masih di Sudan
Kita doakan, semoga semuanya baik-baik saja. Aamiin

Pemerintah Aceh kantongi rekomendasi KASN, terkait proses mutasi kepala SKPA
Ini tidak cukup sekedar doa, tapi perlu usaha

AS ancam musnahkan Korut
Yang ini, kita tidak ada kuasa, hanya bisa menunggu saja