Dewan Sorot LKPJ Bupati Pidie Tahun 2022, dari Capaian PAD, Masjid Al Falah hingga Kinerja BMK

Meskipun begitu, berdasarkan hasil evaluasi umum terhadap pelaksanaan pemerintahan dan LKPJ Bupati Pidie tahun 2022, DPRK Pidie

Laporan Nur Nihayati  |  Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie telah rampung melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun 2022.

Sidang Paripurna itu berlangsung di Gedung DPRK Pidie, Rabu (24/5/2023) petang.

Dalam laporan LKPJ yang dibacakan, Anggota DPRK Pidie Muhammad SPdi menyampaikan terdapat beberapa rekomendasi dan catatan yang dikeluarkan oleh DPRD Pidie.

Meskipun begitu, berdasarkan hasil evaluasi umum terhadap pelaksanaan pemerintahan dan LKPJ Bupati Pidie tahun 2022, DPRK Pidie selaku mitra Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie selama tahun 2022.

Disebutkan, setelah melalui tahapan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022 oleh Komisi -Komisi DPRK Pidie, sesuai dengan ketentuan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Maka dengan ini DPRK Pidie memberikan catatan-catatan berupa Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi pedoman bagi Bupati Pidie dalam perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan

Pertama, penilaian Kelengkapan Dan Kelayakan Dokumen LKPJ Tahun 2022.

Secara umum penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ Tahun anggaran 2022, dalam penyajian ketiga urusan pemerintahan yaitu

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya dan Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tahun anggaran sebelumnya, terutama data dokumen LKPJ ini sudah mampu menggambarkan keseluruhan laporan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Kabupaten Pidie tahun 2022.

Hal lain terkait penyajian dalam LKPJ, DPRK Pidie merekomendasikan kepada Pemerintahan Kabupaten pidie agar memuat tindak lanjut rekomendasi tahun 2021 sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan per Undang-undangan.

Kedua, DPRK Pidie merekomendasikan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pidie agar benar-benar mengawasi dalam hal penempatan anggaran yang dapat meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan pihak DPRK Pidie baik dalam pengajuan anggaran baru untuk dibahas bersama maupun pelaporan realisasi anggaran tahun yang lalu.

Tahapan proses penyusunan APBK mulai dari penyampaian Rancangan KUA-PPAS atau KUPA/PPAS Perubahan, Rancangan Qanun tentang APBK/APBK-P agar waktunya benar-benar diperhatikan sesuai peraturan yang berlaku.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 hanya terdapat beberapa SKPK Pengelola PAD tidak mencapai sebagaimana yang telah ditargetkan, yaitu :