Dewan Sorot LKPJ Bupati Pidie Tahun 2022, dari Capaian PAD, Masjid Al Falah hingga Kinerja BMK

Maka itu, untuk mengantisipasi hal ini perlu terus dilakukan dialog, diskusi-diskusi untuk mengatasi kebuntuan dan penganggaran.

Sekaligus mencari jalan keluar sehingga kewenangan khusus dan penyelenggaraan keistimewaan Aceh dapat diisi dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat banyak.

Kemudian permasalahan pembangunan lanjutan Masjid Agung Al-falah Sigli, pembangunan untuk rumah ibadah tersebut perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten Pidie untuk keberlangsungan pembangunannya terutama dari segi pengalokasian anggarannya agar dapat dilaksanakannya setiap tahun anggaran.

"Perlunya penganggaran lanjutan terhadap pembangunan masjid Al-falah yang masih mangkrak diprioritas untuk dilanjutkan sehingga keberlanjutannya dan kenyamanan dalam beribadah cepat dirasakan oleh masyarakat Pidie.

Harus adanya sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh secara bertahap dan berkelanjutan dimulai dari proses pengadaan barang/jasa sampai dengan masa penyelesaian.

Memperbanyak sosialisasi tentang keberadaan qanun-qanun syari’at dan menambah intensitas koordinasi dengan semua pihak.

Harus adanya penambahan pagu untuk tahun anggaran selanjutnya sehingga semua program kegiatan dapat terlaksana," ungkapnya.

Kinerja Baitul Mal Pidie Lemah

Sementara itu, di sisi lain Dewan juga menilai berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 secara umum program urusan Baitu Mal sudah tercapai baik tetapi masih ada beberapa permasalahan terjadi yakni lemahnya kinerja perangkat Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie

Dewan menilai dalam melaksanakan tugasnya terkesan BMK Pidie ceroboh dan tidak hati-hati sehingga beragam masalah terjadi sebagaimana bantuan sosial atau dana infak dari Baitul Mal Pidie salah ditransfer.

"Alhasil penyaluran bantuan sosial menjadi kacau yang menunjukkan terjadi kecerobohan petugas sehingga tidak sesuai dan disinyalir bisa memicu terjadinya penyelewengan," katanya.

Terkait hal ini, Ketua BMK Pidie Zulkifli atau Abidon menjawab Serambinews.com, Kamis (25/5/2023) mengaku persoalan salah transfer telah terjadi namun demikian katanya semua kesalahan itu sudah ditutupi dan tidak ada kerugian negara.

Untuk kinerja dinilai lemah, Abidon mengatakan, banyak hal regulasi yang sedang dijalankan untuk menunjang kinerja.

"Kita terus mengejar targetkan dalam tahun 2023 akan segera selesai penyaluran dana infak yang belum disalurkan," katanya.

Di sisi lain, Abidon mengakui kekurangan dan masalah kinerja adanya regulasi yang belum diperbaiki tentang Perubahan Qanun tentang kemaslatan.

Terkait penilaian Dewan, Abidon menjawab itu hak dewan sebagai wakil rakyat. "Dewan beri penilain itu terserah, semua kita manusia ada kelemahan. Di atas langit ada langit," kata Abidon.

Di sisi lain, Ketua BMK Pidie, Abidon memohon kepada pemerintah Kabupaten Pidie supaya honorium komisioner bisa ditambah, sebutnya di akhir pernyataan.(aya)