Ade Armando Klaim Ganjar Pranowo dan PDIP Teken Kontrak Politik, PDI-P: Fitnah dan Rugikan Partai

Usai mendengar jawaban Ganjar tersebut, Ade pun kembali menulis cuitan yang berisi pujian dan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai! Itu hak prerogatif Presiden, katanya. Keren! Jadi semangat lagi mendukung Ganjar Pranowo!" tulisnya pada Selasa (13/6/2023) pagi.

Baca juga: VIDEO Segera Gabung PPP, Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Cawapres Ganjar di Pilpres 2024

PDIP Bantah Isu Kontrak Politik Ganjar Pranowo, Ade Armando Disebut Fitnah dan Rugikan Partai

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah tudingan adanya kontrak politik dengan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang dicuitkan oleh calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, bahkan menyebut pertanyaan Ade di Twitter sebagai fitnah kepada partainya.

"Walaupun kalimatnya pertanyaan, tetap saja pertanyaan itu bentuknya jadi fitnah," kata Deddy di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (13/6/2023).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP itu juga mengatakan, isu kontrak politik Ganjar itu merugikan partainya.

"Sudah tentu sangat merugikan, karena ini kan bagian dari sekelompok orang yang ingin melakukan framing bahwa Ganjar itu bukan individu yang mandiri, yang independen," ujar Deddy.

Menurut dia, isu tersebut dibuat secara sistematis oleh orang atau kelompok yang tidak menyukai PDIP dan Ganjar Pranowo.

"Ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Ganjar petugas partai, bahwa Ganjar itu lemah, tidak punya nyali," tegasnya.

 
Deddy meyakini, orang yang menyebarkan isu tersebut tidak mengenal dan memahami rekam jejak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut, partainya tak pernah ikut campur terkait pembentukan kabinet.

Ia menambahkan, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), status partainya sama dengan partai lain di dalam kabinet. 

Bahkan, kata dia, posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Jokowi yang berasal dari PDIP tak menguntungkan partainya secara elektoral maupun kemudahan akses terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dua periode Pak Jokowi menjadi presiden, status PDI Perjuangan sama dengan partai-partai yang lain, boleh dilihat, posisi menteri di dalam kabinet yang diambil Ibu Mega, PDIP, itu bukan portofolio yang bikin kaya partai," kata Deddy.

"Sebut saja Menpan-RB, Menkumham, Menteri Pemberdayan Wanita, ini kan bukan porsi-porsi yang akan menguntungkan PDIP secara elektoral maupun dari sisi akses kepada APBN," imbuhnya.