DPRK Usul 4 Nama Pj Bupati Aceh Besar ke Kemendagri

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, mengusulkan empat nama untuk menjadi Penjabat Bupati Aceh Besar. Hal itu diusung setelah merespon surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/2945/SJ.

Keputusan mengusulkan empat nama itu dilakukan saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Aceh Besar pada Selasa (13/6/2023) sore. Hal itu juga menindaklanjuti jabatan Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto yang akan habis pada 13 Juli 2023 mendatang.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali dan diikuti oleh seluruh perwakilan fraksi yang ada. DIagram Fraksi PAN, Fraksi PA, Fraksi PKS, Fraksi PDA-Demokrat-PNA-PKB, Fraksi Golkar-NasDem-PBB.

Empat nama yang diusung tersebut adalah Muhammad Iswanto, Sekda Aceh Besar Sulaimi, Muhammad Redha Valevi yang kini menjabat sebagai Ketua MS Jantho dan Kepala DLHK Aceh  A. Hanan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz, bahwa pihaknya telah mengusul empat nama untuk menjadi Pj Bupati Aceh Besar.

Ia mengatakan, semua calon yang diusulkan merupakan putra terbaik Aceh Besar yang memiliki kelayakan dan kelebihan, serta rekam jejaknya masing-masing.

“Nama ini sudah mendapat persetujuan bersama. Dan calon-calon ini nanti bisa mengikuti mekanisme dan keputusan dari Mendagri,” kata Zulfikar kepada Serambinews.com.

Dikatakan Zulfikar, bahwa masyarakat berharap siapa saja yang ditunjuk nanti menjadi penjabat agar dapat membangun Aceh Besar menjadi lebih baik. 

Serta dapat memberi harapan baru bagi masyarakat Aceh Besar, baik dalam pengentasan kemiskinan maupun pengangguran.

Selain itu juga berharap, agar sosok yang ditunjuk oleh Kemendagri nantinya, dapat berdiri bersama dengan legislatif untuk menciptakan buah pikiran kritis dalam membangun Aceh Besar.

Kemudian lanjut dia, siapapun penjabat yang ditunjuk nantinya dapat menjawab permasalahan dan tantangan Aceh Besar saat ini dan kedepan seperti penegakan syariat islam, stunting, kemiskinan, inflasi dan ketahanan pangan.

“Terlebih kalau kita lihat saat ini terjadi defisit anggaran. Perlu ada keputusan bersama, skala prioritas apa yang akan dibangun ke depannya. Kemudian pejabat nanti harus membangun komunikasi yang baik dengan mitra eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Lima LSM Minta Presiden Tak Perpanjang Jabatan Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur Aceh