Jawab Tantangan Panji Gumilang, 10.000 Orang Bakal Demo Al Zaytun

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pembentukan tim investigasi ini merupakan kesepakatan dari hasil pertemuan dengan sejumlah kiai di Gedung Sate, siang tadi.

"Kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama 7 hari, karena prinsip kita harus hati-hati berkeadilan dan tabayyun," ujar Ridwan Kamil, saat ditemui di Gedung Sate, Senin (19/6/2023).

Menurutnya, jika nanti hasil tim investigasi mendapatkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fiqih, syariat, dan administrasi, maka pemerintah akan melakukan tindakan.

"Maka akan ada tindakan-tindakan lain, tapi belum bisa disimpulkan, karena timnya baru akan bekerja selama 7 hari," katanya.

Tim investigasi ini, kata dia, akan bekerja mulai besok. Diharapkan, pihak Al-Zaytun-nya mau terbuka dan bersikap koorperatif.

"Kami meminta Al Zaitun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya, sering menolak mereka-mereka yang mencoba untuk tabayun atau berdialog untuk mengetahui," ucapnya.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengaku sengaja membentuk tim investigasi karena ingin tabayun dan tidak mengambil keputusan tanpa fakta dan data yang lengkap.

"Jadi, faktanya sedang dilengkapi 7 hari tim investigasi. Dari besok, sampai Selasa depan. Jangan asal viral di media sosial, langsung main keputusan. Lebih baik ada waktu yang memadai daripada buru-buru terus salah, nanti digugat lagi ke PTUN, negara kalah, karena buru-buru ambil keputusan," katanya.

Baca juga: Deretan Penodaan Agama yang Terjadi di Ponpes Al Zaytun, Ada yang Sesatkan Asal Usul Al Quran

Ma'ruf Amin Minta Mahfud MD dan Gus Yaqut Bertindak

 Kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (Jabar), masih terus mendapat sorotan publik dan pemerintah.

Terbaru, Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, serta Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ma'ruf mengatakan, Mahfud dan Yaqut harus mengambil tindakan bila hasil kajian nantinya membenarkan bahwa terdapat penyimpangan dalam ajaran yang diberikan Ponpes Al Zaytun.

"Setelah kita kaji bahwa itu memang ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan Kementerian Agama, saya minta ditindaklanjuti," kata Ma'ruf, dikutip dari TribunJabar.id, Rabu (21/6/2023).

"Nanti kalau saya sudah dengar pandangan-pandangan dari NU Jawa Barat, dari Persis, kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam," imbuhnya.