Siapkan Tebusan Rp5 Miliar Bebaskan Pilot Susi Air Philips Mehrtens, Panglima TNI: Untuk Kemanusiaan

 Kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengancam akan menembak Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, jika tidak permintaan mereka tidak juga dipenuhi.

Melalui media sosial, KKB pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak pilot Philips pada Sabtu (1/7/2023).

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah masih terus melakukan negosiasi untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Jokowi bahkan mengklaim bahwa pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philips.

“Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," ujar Presiden.

Belakangan, pemerintah disebut menawarkan uang tebusan Rp 5 miliar kepada KKB sebagai syarat pembebasan Philips.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: KKB Akan Tembak Pilot Susi Air Philips Methrtens, Egianus Kogoya: Pemerintah Indonesia Tanggungjawab

Pilot dipastikan masih hidup

Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Bernard Ramandey memastikan bahwa pilot Philips masih hidup meski diancam akan ditembak.

"Dari beberapa informasi menyampaikan bahwa pilot (Susi Air) diperlakukan baik oleh kelompok sipil bersenjata di Nduga," ujar Frits saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (3/7/2023).

“Iya (Philips masih hidup),” kata Frits lagi.

Frits mengatakan, kondisi saat ini sangat mendesak. Ia meminta pemerintah segera menunjuk seorang negosiator agar proses pembebasan Philips bisa berjalan dengan baik.

"Yang mendesak sekarang perlu ditunjuk negosiator oleh sipil bersenjata dan juga pemerintah. Negosiator dibutuhkan untuk proses pembebasan,” ujarnya.