Penduduk Miskin Aceh Berkurang 11.700 Orang

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Kepala Bappeda Aceh Dr H T Achmad Dadek menyatakan, dari pendataan Susenas yang dilakukan BPS pada bulan Maret 2023 lalu menunjukkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada bulan tersebut turun 11.700 orang atau sebesar 0,30 persen menjadi 14,45 persen (806,75 ribu orang), dibandingan dari September 2022 masih mencapai 14,75 persen (818,47 ribu orang).

“Penurunan penduduk miskin Aceh tersebut, disebabkan menurunnya penduduk miskin di desa untuk periode September 2022 ke Maret 2023 sebesar 0,14 persen dan perkotaan sebesar 0,56 persen” katanya Serambinews.com, Senin (17/7).

Ahcmad Dadek mengatakan, pihaknya sangat terkejut ketika Kepala BPS Aceh, Achmadriswan Nasution menyampaikan data hasil Susenas BPS Maret 2023 terkait penurunan penduduk miskin Aceh untuk bulan Maret 2023 tersebut.

Baca juga: UNBP Sebar 149 Mahasiswa KKM ke 16 Desa di Lhokseumawe, Bantu Penurunan Stunting 

BPS menjelaskan, penduduk miskin Aceh turun sebesar 0,30 persen, karena pendapatan per kapita bulanan penduduk Aceh naik 1,66 persen dari 617.293 per kapita per bulan naik menjadi 627.534 per kapita per bulan.

Meningkatnya pendapatan per kapita per bulan masyarakat Aceh di pedesaan dan perkotaan dari periode September 2022 ke Maret 2023 itu, menurut analisa pihak BPS, karena harga komoditi bahan pokok rakyat seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan lainnya yang bisa menurunkan pendapatan masyarakat miskin, pada masa periode September 2022 – Maret 2023, cukut terkendali dan terjangkau.

Hal ini juga dipengaruhi oleh, program pengendalian harga bahan pangan yang dilakukan Pemerintah mulai dari hulu sampai hilirnya, yaitu dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: VIDEO - Warga LhokKeutapang Pidie Hentikan Truk Pengangkut Material Proyek Waduk Rukoh

Program dan kegiatannya, sebut Ahmad dadek,  antara lain membuka Pasar Murah, menjual bahan pangan murah di bawah harga pasaran umum dengan cara memberikan subsidi harga dan bantuan ongkos angkut.

Selanjutnya membuka Pasar Tani, jual elpiji 3 Kg senilai Rp 18.000/tabung, menjual beras kualitas medium, di bawah harga pasar, menyalurkan beras gratis kepada penduduk miskin/penerima PKH  dan berbagai program bansos lainnya.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan harga beli gabah dan beras, sehingga mendorong harga gabah dan beras di tingkat penggilingan dan faktor pendukung lainnya, adalah untuk pemenuhan kebutuhan stok pangan di daerah, berupa beras, Pemerintah Pusat melalui Bulog mengimpor beras ke Aceh sebanyak 43.000 ton.

Beras impor tersebut, kata Ahmad Dadek, sebagai penambah stok pangan di daerah dan penyeimbang,  karena hasil panen padi petani di Aceh, banyak yang dijual ke luar daerah (sumut), sehingga dengan adanya pasokan beras impor tersebut, harga pangan menjadi terkendali.

Faktor lainnya, yang membuat angka penduduk miskin di kota dan desa menurun, ungkap Ahmad Dadek, didukung oleh meningkatnya kegiatan usaha UMKM tumbuh , pengaruh volume dan nilai ekspor komoditi Aceh ke luar negeri periode Januari – Juni 20-23 sebesar 8,28 persen dari 349,3 juta dollar Amerika menjadi 378,2 juta dollar Amerika.

Persentase kenaikan nilai ekspor tertingginya terjadi pada komoditi pertanian mencapai sebesar 60,25 persen, pertambangan turun 1,56 persen dan industri pengolahan naik 11,96 persen.

Bahkan dampak dari meningkatnya nilai ekspor tadi, kata Ahmad Dadek, neraca perdagangan luar negeri Aceh, pada bulan Juni lalu mengalami surplus senilai 57,4 juta dollar Amerika.

Untuk mempertahankan supaya pada bulan September 2023 mendatang, angka kemiskinan Aceh bisa kembali menurun lagi, kata Ahmad Dadek, Pemerintah Aceh, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan Sekda Aceh, Bustami Hamzah SE, MM, komit terus menjalankan faktor pendukungnya, yaitu kendalikan harga bahan pangan dan tekan angka inflasi, kegiatan akan kita laksanakan secara tepat guna dan tepat waktu.

Harga bahan bakar rumah tangga seperti erlpiji 3 Kg dan 12 Kg, perlu dikembalikan kepada harga standar. Tarif listrik dan BBM, serta ongkos transportasi tidak naik.

Pertamina diminta menyediakan stoknya BBM di semua SPBU dalam jumlah yang cukup, supaya jangan banyak antrean mobil penumpang umum dan truk angkutan barang di SPBU.

Kalau stok BBM subsidi seperti solar dan pertalite, tersedia dengan cukup di SPBU, arus pengangkutan bahan pangan dari luar Aceh menjadi lancar, biaya transportasi tidak naik. Kondisi itu, bisa mengerem laju angka inflasi jadi lambat. Angka inflasi Aceh masih sangat rendah untuk periode Januari – Juni, baru pada angka 2,7 persen.

“Pemkab/Pemko tiga daerah di Aceh, yang menjadi penghitungan angka inflasi untuk provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh, Aceh Barat,  angka inflasi daerahnya perlu dikendalikan, melalui program pengendalian harga bahan pangan dan lainnya,” ujar Ahmad Dadek.(*)

Baca juga: Irawan Pandu Negara Dilantik Sebagai Sekretaris BPMA

Baca juga: Kafilah Aceh di MQKN Jatim Boyong 15 Medali