Terkait Bimtek Keuchik, Menkeu juga Pertanyakan Kenapa Pelaksananya dari Luar Aceh

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga mempertanyakan kenapa bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti keuchik di Aceh ke luar daerah, pelaksananya atau Event Organizer (EO) dari luar Aceh. 

Padahal seharusnya bimtek itu dapat dilaksanakan oleh keuchik itu sendiri, tanpa harus melibatkan EO dari Luar Aceh, sehingga dananya lebih efisien. 

Hal itu disampaikan Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang lebih dikenal Haji Uma kepada Serambinews.com, Kamis (27/7/2023), seusai mengisi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. 

“Informasi yang dilaporkan oleh masyarakat, EO (pelaksana Bimtek keuchik di Aceh kel luar daerah) itu berseliweran dan dari luar Aceh semua,” ujar Haji Uma. 

Haji Uma mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, terkait dengan Bimtek yang diikuti keuchi dari Aceh, EO-nya dari luar Aceh. 

“Menteri Keuangan juga mempertanyakan, kenapa harus dilaksanakan pihak ketiga (EO) ?, karena keuchik bisa melaksanakan sendiri bimtek tersebut” ujar Senator asal Aceh tersebut. 

Karena kalau bimtek tersebut dilaksanakan oleh EO, tentunya kata Haji Uma ada keuntungan akan yang diambil dari dana tersebut. 

“Jika perdesa harus mengeluarkan dana sampai Rp 15 juta, itu akurat tidak ? Wajar tidak? Jadi mengendepankan segi kewajaran dan kepatutan,” katanya. 

Menurut Haji Uma, ada dua hal yang harus diperhatikan keuchik dalam mengikuti bimtek, yang pertama feed back (hasil) didapat keuchik dan kedua keilmuan dan kompetensi atau output yang akan diperoleh oleh keuchik itu sendiri. 

“Kalau untuk mempelajari soal teknis atau pembukuan, jika misalnya ada di sini (pematerinya) kenapa harus dilaksanakan di luar ?

Tapi kalau harus berangkat keluar daerah untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak ada di sini, dan potensial untuk dikembangkan di Aceh, itu tidak ada masalah (mengikuti di luar Aceh), selama anggaran itu proporsional dan wajar,” ujar Haji Uma.  

Haji Uma juga menyampaikan dirinya sudah pernah meminta BPKP untuk minta transparansi penggunaan dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan EO ini. 

Haji Uma mengaku banyak mendapat keluhan dari keuchik terkait pelaksana bimtek tersebut.

Karena itu pihaknya sekarang sedang berupaya mengajukan rancangan Undang-undang otonomi desa, supaya keuchik lebih mandiri dalam mengelola anggaran, memiliki power dan kekuatan dalam mengelola dana desa.