Massa Buruh Gelar Demo di Jakarta, Ratusan Warga Lhokseumawe unjuk Rasa ke PT PAG, Tuntut Hal Ini

Sementara itu, bertepatan dengan demo para buruh di Jakarta, di Aceh juga terjadi unjuk rasa.

SERAMBINEWS.COM - Massa buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam sejumlah organisasi pada Kamis (10/8/2023) menggelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Aksi unjuk rasa tersebut bertujuan mendesak Pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Sementara itu, bertepatan dengan demo para buruh di Jakarta, di Aceh juga terjadi unjuk rasa.

Namun bukan kepada pemerintah, aksi demo yang terjadi di Aceh hari ini ditujukan kepada salah satu perusahaan.

Aksi demo masyarakat Aceh terhadap perusahaan itu terjadi tepatnya di Kota Lhokseumawe.

Diwartakan Serambinews.com, pada Kamis pagi, ratusan masyarakat di kota berjuluk Petro Dolar melakukan unjuk rasa ke PT Perta Arun Gas (PAG) yang ada di Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Baca juga: BREAKING NEWS - Ratusan Warga dari 11 Desa di Muara Satu Demo PT PAG

Massa yang terjun dalam demo tersebut merupakan warga dari 11 desa di Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan kondisi yang dilaporkan wartawan Serambinews.com, Zaki Mubarak di lokasi kejadian, sekitar pukul 09.20 WIB, masyarakat berkumpul di lapangan voli yang berada di area Pintu II, menuju arah kilang PT PAG.

Sekitar 30 menit kemudian, pendemo yang mengusung sejumlah poster dan spanduk, berjalan kaki ke depan pintu gerbang PT PAG atau pintu utama menuju bekas pabrik PT Arun.

Sekitar 200 meter dari pintu gerbang, warga menggelar aksi dan membacakan tuntutannya

Tuntutan warga saat demo ke PT PAG

Dikutip dari pemberitaan Serambinews.com, Kamis (10/8/2023), aksi demo yang digelar ratusan warga dari 11 desa di Kecamatan Muara Satu pada Kamis pagi menuntut agar evaluasi kinerja manajemen PT PA.

Kemudian memberikan mandat kepada forum komunikasi keuchik dan ketua pemuda/karang taruna Muara Satu untuk mengelola dan menyalurkan aspirasi program kegunaan dana CSR kepada masyarakat lingkungan.

Lalu membentuk dan mengesahkan kelompok kerja (POKJA) dan keterwakilan forum komunikasi keuchik dan ketua pemuda lingkungan Muara Satu, untuk perekrutan tenaga kerja.

Baca juga: Demo di PT PAG Lhokseumawe Ricuh, Warga dan Polisi Saling Dorong

Selain itu warga meminta PAG merekrut 2 orang tenaga kerja humas dari forum komunikasi keuchik dan ketua pemuda lingkungan.

Selanjutnya, warga meminta sebelum terbentuknya kelompok kerja (POKJA) perekrutan tenaga kerja tetap melalui forum komunikasi keuchik dan ketua pemuda lingkungan.

Serta tenaga kerja reability 26 orang yang di rekrut tanggal 9 Juni 2023 oleh PT PAG di kembalikan ke forum keuchik untuk diseleksi ulang.

Terakhir tuntutan warga yaitu, kekosongan tenaga kerja security 12 orang dan fireman 2 di kembalikan perekrutannya ke forum keuchik untuk diseleksi ulang.

Sempat ricuh

Unjuk rasa yang berlangsung di lingkungan PT PAG itu juga dilaporkan sempat ricuh.

Hal itu terjadi ketika warga dan aparat kepolisian saling dorong, usai demonstran dilarang masuk ke area PT PAG.

Melansir Serambinews.com, Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto SIK, melalui Kabag Ops Kompol Abdul Muiin, mengatakan sebelumnya ada 11 perwakilan diminta untuk masuk ke PT PAG untuk di mediasi.

Namun beberapa menit setelah masuk, para perwakilan warga berteriak dan meminta semua warga yang hadir untuk mendobrak pintu utama masuk ke PT PAG.

Selain itu Camat Muara Satu, Taruna Putra Satya, S. IP, MAP meminta waktu kepada warga untuk tidak anarkis. 

Ia meminta untuk bersabar sejenak, karena dirinya ingin menjumpai pihak managemen untuk duduk dan dimediasi.

Namun diduga, ada salah satu pihak keamanan dan warga terjadi mis komunikasi sehingga terjadi aksi dorong-dorongan antara warga dan personel.

"Namun semua berjalan dengan baik, personel kita tetap mengedepankan humanis. Sempat ada adu mulut karena warga dilarang masuk, itu biasa terjadi di lapangan," ungkapnya.

Baca juga: PT PAG Didemo Warga dari 11 Desa, Polres Lhokseumawe Kerahkan Ratusan Personel

Untuk diketahui,polres Lhokseumawe telah menurunkan ratusan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa ratusan masyarakat dari 11 desa lingkungan PT PAG.

Jumlah personel dari Polres Lhokseumawe yang disiagakan sabanyak 300 anggota. 

Kemudian dari Kodim Aceh Utara sebanyak 20 personel dan dibantu dari Brimob 30 personel.

Massa buruh demo di Istana Kepresidenan 

Sementara itu, diketahui pada Kamis (10/8/2023) hari ini, massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) juga siap turun ke jalan pada hari ini.  

Baca juga: Pengamanan Demo di PT PAG, Personel Polres Lhokseumawe Berbagi Air Mineral kepada Pengunjuk Rasa

Melansir Kompas TV, demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar Pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Menurut Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, rencananya aksi dimulai dari kantor ILO, di Gedung Menara Thamrin.

"Dari ILO langsung ke Istana Negara untuk menyerahkan draf Perppu Pencabutan UU Ciptaker," jelasnya. 

Lebih lanjut, Arif menegaskan demo ini adalah aksi damai, sehingga pihaknya berharap polisi dan aparat hukum tidak menghalang-halangi aksi mereka dan tidak perlu ada penyekatan.

Sementara itu, Koordinator Presidium AASB Moh. Jumhur Hidayat dalam siaran persnya menyebutkan, tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja, UU  Kesehatan dan UU P2SK dilakukan karena UU itu liberal, abai terhadap kesejahteraan rakyat khususnya kaum buruh.

UU tersebut, kata dia, justru dinilai mengabdi kepada oligarki atau pemilik modal yang serakah.

"Kami berkeyakinan bahwa UU tersebut adalah antikonstitusi bahkan anti-Pancasila sehingga perlu mendapar koreksi fundamental," kata Jumhur, dikutip dari Antara.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI