Kepala PBB Prihatin dengan Kondisi Presiden Niger, Kini Hidup Mohamed Bazoum Menyedihkan

Blok regional Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) sendiri belum memberikan rincian tentang pasukan yang akan dikerahkan atau jadwal untuk bertindak terhadap para perwira militer yang melakukan kudeta Niger.

Namun, sekembalinya ke Abidjan dari pertemuan darurat di ibu kota Nigeria, Abuja, Ouattara mengatakan, para Kepala Militer akan mengadakan konferensi lain untuk menyelesaikan berbagai hal terkait kudeta Niger.

"Mereka setidaknya telah memiliki persetujuan dari Konferensi Kepala Negara untuk memulai operasi sesegera mungkin," ungkap dia, dikutip dari AFP.

Ouattara mengatakan, Pantai Gading akan menyediakan satu batalion yang terdiri dari 850 hingga 1.100 orang bersama tentara dari Nigeria dan Benin ke Niger.

Menurut dia, negara-negara lain akan bergabung dengan tindakan mereka.

"Kami bertekad untuk mengembalikan presiden Bazoum ke fungsinya," ucapnya.

Sebelumnya, di Abuja, Presiden Komisi ECOWAS Omar Touray telah mengumumkan pengerahan pasukan blok tersebut.

Baca juga: Mohamed Bazoum PM Niger Dikudeta Militer, Yakin Diplomasi Bisa Pulihkan Kekuasaannya

AS serukan solusi tanpa kekerasan

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyerukan solusi tanpa kekerasan untuk membalikkan kudeta Niger.

Dia memuji tekad ECOWAS untuk mengeksplorasi semua opsi untuk resolusi damai krisis Niger.

"Blok tersebut memainkan peran kunci dalam memperjelas pentingnya kembali ke tatanan konstitusional, dan kami sangat mendukung kepemimpinan ECOWAS dan bekerja dalam hal ini," katanya kepada wartawan pada Kamis.

Perancis juga memberikan dukungan penuh pada semua kesimpulan yang dicapai ECOWAS.

Namun, bahkan ketika KTT berlangsung, penguasa militer baru Niger bergerak untuk mengkonsolidasikan posisi mereka dan mengisyaratkan pembangkangan lebih lanjut dengan menunjuk pemerintahan baru.

Kabinet beranggotakan 21 orang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Mahaman Lamine Zeine, seorang warga sipil, dengan para jenderal dari dewan pemerintahan militer yang baru memimpin kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri.

Para pemimpin kudeta sebelumnya telah tak memedulikan tenggat waktu yang ditetapkan oleh ECOWAS untuk mengembalikan Bazoum pada hari Minggu (6/8/2023), sehingga menghadapi kemungkinan intervensi militer.