Pemko Langsa dan BEI Teken MoU Pencanangan Edukasi dan Literasi Pasar Modal untuk Aparatur Gampong

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penandatanganan MoU dalam rangka pencanangan edukasi dan literasi pasar modal kepada 1.000 aparatur gampong dan ASN dalam wilayah Kota Langsa, di Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, Jalan Sudirman, Jaksel, Selasa (22/8/2023).

Hadir Pj Wali Kota Langsa, Ir Said Mahdum Majid, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ali Musafa SE, Kabag Perekonomian dan SDA, T Syah Putra, SE, Camat Langsa Barat, Hady Wijaya, SSTP, MSP, Keuchik Serambi Indah Malikul Adil, Direktur Operasional dan Keuangan PT Pekola, Iswantara Adi Nugraha.

Dalam MoU itu akan dibuka Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang akan memberikan layanan pembukaan rekening Investasi dan konsultasi investasi secara gratis kepada ASN dan masyarakat umum di Kota Langsa.

Selain itu, mendorong dan mendampingi Pemerintah Kota Langsa untuk bisa mendapatkan pendanaan di pasar modal melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Mendorong dan mendampingi perusahaan lokal untuk bisa mendapatkan pendanaan di pasar modal melalui go public.

Memberikan layanan produk dan jasa pasar modal lainnya, antara lain seperti melakukan edukasi lanjutan kepada investor baru tentang analisis fundamental dan teknikal.

Pj Wali Kota Ir Said Mahdum mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas penandatanganan MoU ini yang memungkinkan 1.000 personel ASN dan perangkat gampong di Kota Langsa mendapatkan edukasi dan literasi mengenai pasar modal. 

MoU tersebut sangat penting dilakukan karena sering sekali ASN, perangkat gampong maupun warga biasa terjerat dengan berbagai macam model investasi bodong.

Baik yang berkedok arisan, trading, currency, pembelian mata uang, dan investasi jenis lainnya yang menawarkan keuntungan hingga 60-80 persen dari nilai investasi.

Said Mahdum menambahkan, kerugian masyarakat Aceh akibat terjerat investasi bodong tersebut mencapai ratusan miliar, bahkan mungkin trilunan rupiah.

Investasi bodong justru kebanyakan korbannya orang yang punya uang, termasuk ASN yang berharap akan mendapatkan tambahan pendapatan signifikan tanpa harus bekerja keras tetapi yang didapat justru kerugian. 

Menurutnya, gampong saat ini mendapatkan kucuran dana desa yang cukup besar dari pemerintah dan salah satu program prioritasnya adalah pengembangan Bumdes atau BUMG. 

Sebagian besar pemerintah gampong dan pengurus BUMG belum tahu jika mereka bisa menarik modal dari pasar modal ini untuk pengembangan usahanya. 

Jika hanya berharap dari penyertaan modal pemerintah desa saja tentu sangat terbatas karena banyak urusan harus dibiayai.