BREAKING NEWS - MaTA Ungkap Potensi Peredaran Uang Hasil Tambang Ilegal & Narkoba Saat Pemilu

"Kita sudah berdiskusi dengan komisioner KIP Aceh periode sebelumnya bahwa kita mengidentifikasi potensi sekali uang-uang dalam pemilu di Aceh beredar dari uang-uang haram. Terutama dari hasil tambang ilegal dan kedua dari narkoba," ungkap Alfian.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengungkapkan data mengejutkan, bahwa ada potensi peredaran uang hasil tambang ilegal dan narkoba sangat besar saat pemilu di Aceh.

"Kita sudah berdiskusi dengan komisioner KIP Aceh periode sebelumnya bahwa kita mengidentifikasi potensi sekali uang-uang dalam pemilu di Aceh beredar dari uang-uang haram. Terutama dari hasil tambang ilegal dan kedua dari narkoba," ungkap Alfian.

Hal itu disampaikan Alfian di depan keuchik dan camat se-Banda Aceh pada acara 'Sosialisasi Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Money Politik' di Hotel Oasis, Banda Aceh, Jumat (25/8/2023).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh ini juga menghadirkan dua pembicara lain yaitu, anggota Bawalsu Aceh Safwani dan ulama muda, Ustaz Masrul Aidi. 

Alfian menyatakan, model pencucian uang saat ini tidak lagi dengan membeli tanah atau bangunan, tapi sudah mengarah ke sektor politik.

"Beberapa teman saya di Jakarta mengatakan bahwa pencucian uang ini sudah masuk ranah sosial. Ini sebenarnya yang harus diwaspadai," ucapnya.

Baca juga: Potensi Money Politic dan Black Campaign pada Pemilu 2024 Masih Tinggi Aceh

Karena secara konteks ekonomi Aceh hari ini, lanjut Alfian, peredaran uang yang bersumber bersih tidak seberapa dalam pemilu. 

"Kalau memang kita tahu (ada praktik money politic), ini menjadi tugas kita bersama (mengawasi). Karena potensi ini sangat besar sekali," ujar Alfian.

Lebih lanjut Alfian mengungkapkan, praktik money politic pada pemilu 2024 sangat massif terjadi, karena partai politik tidak memberi perubahan pendidikan bagi kadernya.

"Orang atau caleg ketika mau nyalon baru melakukan kerja-kerja sosial dengan memberi bantuan. Seharusnya partai politik itu tidak hanya saat pemilu saja bekerja, tapi setelah pemilu dia juga harus bekerja apa permasalahan di masyarakat, apa yang menjadi kekurangan di masyarakat. Tapi lagi-lagi, (kondisi) ini tidak hanya terjadi di Aceh, tapi seluruhnya (daerah di Indonesia)," sebut Alfian.

"Jadi partai politik kita lihat belum ada perubahan yang ideal sebenarnya. Makanya butuh cost besar (saat pemilu)," demikian Alfian.(*)

Baca juga: MaTA Minta Jaksa Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Upah Pungut Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe