Sidang KUA-PPAS 2024, Simak Jawaban Pj Bupati Nagan Raya Terkait Banggar dan Pemandangan Umum DPRK

Terhadap keberadaan Kantor Kesbangpol, ujar Fitriany, dimana sesuai dengan harapan dewan agar mempercepat proses peningkatan statusnya menjadi badan.

"Kami telah mengirim surat usulan ke Kemendagri melalui Dirjen Otda untuk mendapat persetujuan penandatanganan rancangan qanun oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini masih dalam tahap verifikasi data," katanya.

Terhadap pandangan umum dan saran agar plafon anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap SKPK, Pj Bupati mengatakan, dalam penetapan plafon aggaran pada setiap SKPK telah melalui suatu proses pembahasan yang sistematis dengan menyelaraskan dengan program dan priortas, sebagaimana telah dituangkan dalam RKPK tahun 2024 dan dokumen perencanaan lainnya.

"Sehingga semua kebutuhan anggaran SKPK telah dapat dipenuhi sesuai urgensi dan kemampuan keuangan daerah," sebutnya.

Selanjutnya, saran agar serius dalam usaha peningkatan PAD, Fitriany menyampaikan, bahwa upaya peningkatan PAD terus dilakukan secara komperehensif dan berkelanjutan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD. 

"Perbaikan tata kelola pemungutan PAD telah dilakukan secara sungguh-sungguh, salah satunya melalui pendekatan digitalisasi pemungutan PAD dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga diperoleh kemudahan dalam memberikan pelayanan pemungutan PAD dan diharapkan akan mampu meningkatkan PAD pada masa yang akan datang," ujarnya.

Terhadap saran agar penurunan APBK Nagan Raya tahun 2024 tidak berimbas pada palayanan masyarakat, dijelaskan, bahwa pelayanan yang optimal kepada masyarakat senantiasa menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran tahun 2024. 

"Hal ini menjadi penting dan sejalan dengan maksud dan arahan pemerintah pusat dalam memastikan pelayanan yang maksimal pada kebutuhan dasar masyarakat," tukasnya.

Terhadap pandangan umum dan saran agar setiap program dan kegiatan yang masuk dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 benar-benar direncanakan dengan baik yang sifatnya prioritas dan sangat dibutuhkan masyarakat dan hal itu tentu saja sejalan dengan regulasi yang ada yang selama ini dilaksanakan sangat sependapat.

"Dimana penyusunan KUA PPAS diawali dari Musrenbangdes sampai pada Musrenbang level kabupaten dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder terkait," katanya. 

Sementara harapan agar Dinas Syari’at Islam dapat melaksanakan TC peserta MTQ yang akan berjuang di MTQ tingkat Provinsi Aceh di Simeulue dapat dijelaskan, pelaksanaan TC telah dilaksanakan pada tanggal 4-6 Agustus 2023, sedangkan TC inti Insya Allah sudah dijadwalkan pada 8-10 September 2023 mendatang.(*)

Baca juga: Sidang KUA-PPAS 2024, DPRK Nagan Raya Berikan Catatan ke Eksekutif