Perubahan APBK Aceh Singkil 2023, Belanja Diproyeksi Naik Rp 15,4 Miliar 

Belanja daerah pada perubahan APBK Aceh Singkil 2023 diproyeksi naik Rp 15,4 miliar. Dari APBK induk 2023 sebesar Rp 791.312.159.712 menjadi Rp 806.715.411.686.

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL -  Belanja daerah pada perubahan APBK Aceh Singkil 2023 diproyeksi naik Rp 15,4 miliar. 

Dari APBK induk 2023 sebesar Rp 791.312.159.712 menjadi Rp 806.715.411.686.

Sementara target pendapatan daerah pada tahun 2023 Rp 784.586.159.712 mengalami penurunan sebesar Rp 118.610.000, sehingga menjadi Rp 784.467.549.712. 

Walau secara keseluruhan pendapatan turun, namun pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 tetap diangka Rp 62.753.754.831. 

Penurunan komposisi pendapatan terjadi pada komponen transfer semula Rp 721.832.404.881 berkurang sebesar Rp 118.610.000 menjadi Rp 721.713.794.881. 

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA yang dianggarkan semula Rp 8.000.000.000 naik  Rp 15.521.861.974 menjadi  Rp 23.521.861.974.

"Kenaikan setelah dilakukan audit oleh tim BPK RI Perwakilan Aceh," kata Pj Bupati Aceh Singkil, Drs Azmi, MAP saat sampaikan pengantar perubahan APBK 2023 dalam rapat paripurna DPRK setempat, Senin (11/9/2023) sore.  

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.274.000.000 yaitu penyertaan modal kepada Bank Aceh.

Dengan demikian, perubahan APBK Aceh Singkil diproyeksi dalam kondisi berimbang.

Baca juga: Ini Langkah Disperindag Aceh Singkil Antisipasi Kenaikan Harga Beras

Azmi berharap gambaran umum dari penjabaran tersebut, menjadi acuan untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi dasar penyusunan R-APBK Tahun Anggarn 2023.

Sebelumnya Ketua DPRK Aceh Singkil Hasanudin Aritonang yang pimpin rapat mengatakan, kebijakan umum anggaran (KUA) perubahan APBK Aceh Singkil tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).  

PPAS perubahan APBK tahun anggaran 2023, menjadi dasar dalam penyusunan rancangan qanun Aceh Singkil tentang perubahan APBK. 

Disebutkan, perubahan APBK selain untuk menyesuaikan dengan perkembangan juga menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.(*)

Baca juga: DPRK Sorot Rendahnya Realisasi Belanja Modal APBK Aceh Barat, Baru Terserap 34 Persen