Mahasiswa Soroti Jabatan Kepala Dinas di Aceh Singkil Banyak Di-Plh-kan

"Formasi Lhokseumawe dan Himasil Lhokseumawe mendesak dan menuntut Pj bupati Aceh Singkil untuk segera ambil kebijakan terkait terlalu banyak Plt/ rangkap jabatan SKPK," kata Ahmad Fadli Lauser. 

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Mahasiswa Aceh Singkil, soroti posisi jabatan kepala dinas di daerahnya banyak diisi pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt).

Mereka mendesak jabatan Plh dan Plt tersebut, segera diisi pejabat definitif. 

Sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola birokrasi.  

Desakan tersebut disampaikan Forum Mahasiswa Aceh Singkil (Formasi) dan Himpunan Mahasiswa Aceh Singkil (Himasil) Lhokseumawe. 

Ketua Formasi Ahmad Fadil Lauser Melayu, Jumat (22/9/2023) mengatakan pejabat yang ditunjuk jadi Plt juga ada yang tidak tepat orangnya.

Hal itu berkaca dari latar belakang yang bersangkutan, dinilai tidak mumpuni dalam jabatan sebelumnya. 

Apalagi harus rangkap jabatan.

Baca juga: Dekranasda Aceh Singkil Gelar Lomba Kerajinan Kreasi dan Inovatif, Juaranya akan Ditampilkan di PKA

"Formasi Lhokseumawe dan Himasil Lhokseumawe mendesak dan menuntut Pj bupati Aceh Singkil untuk segera ambil kebijakan terkait terlalu banyak Plt/ rangkap jabatan SKPK," kata Ahmad Fadli Lauser. 

Sebagaimana diketahui belasan jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten  Aceh Singkil, banyak diisi Plt dan Plh.

Jabatan tersebut masing-masing Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Lalu Kepala Dinas Kominfo, kKepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perhubungan, Asisten III, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Plt Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Azman saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2023) mengatakan, untuk lima posisi eselon II proses pelantikan pejabat definitif tinggal menunggu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Masing-masing Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta Kepala Dinas Perhubungan.