Viral Hitung-hitungan 1 Penduduk RI Tanggung Rp 28 Juta Agar Utang Negara Lunas, ini Kata Kemenkeu

SERAMBINEWS.COM - Viral hitung-hitungan utang negara Indonesia satu penduduk tanggung Rp 28 juta agar utang lunas.

Hitung-hitungan tersebut viral di media sosial.

Diketahui hitung-hitungan tersebut sempat diungkap influencer Jerome Polin pada Juni 2023 lalu, namun hal itu kini kembali ramai diperbincangkan.

Menanggapi hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tiap penduduk tidak memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pemerintah.

Pengelolaan utang tersebut tidak membebani per kepala setiap penduduk untuk pelunasannya.

“Jadi kami mengelola keuangan negara, itu tidak lazim menggunakan perhitungan utang per kepala,” kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan di sela InTalks to Campus di Universitas Warmadewa Denpasar, Kamis (21/9/2023).

Deni menjelaskan menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.

Untuk pengelolaan utang, lanjut dia, pemerintah mengalokasikannya melalui APBN di antaranya untuk pembayaran bunga surat berharga negara (SBN).

Ia menjelaskan utang pemerintah Indonesia per Agustus 2023 mencapai Rp 7.870,35 triliun.

Dari jumlah itu, sebanyak 89 persen atau Rp 6.995,18 triliun di antaranya bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) dan 11 persen lainnya adalah pinjaman atau sebesar Rp 875,16 triliun.

Apabila dirinci, komposisi SBN itu sebanyak Rp 5.663,94 triliun dibeli oleh investor dalam negeri atau 72,3 persen dengan mata uang rupiah, sedangkan sisanya mencapai Rp1.331.24 triliun adalah valuta asing (27,7 persen).

Sedangkan Rp 875,16 triliun pinjaman itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 25,11 triliun dan luar negeri Rp 850,05 triliun.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah pusat memiliki nilai aset mencapai Rp 12 ribu triliun dan belum termasuk aset pemerintah daerah.

Deni pun menambahkan nilai aset tersebut bukan berarti bisa dibagi rata kepada 270 juta jiwa penduduk Indonesia.

Begitu juga dengan penerimaan pajak, dengan target sebesar Rp 2.400 triliun, tidak berarti 270 juta jiwa penduduk Indonesia harus membayar pajak dengan nilai sekitar Rp9 juta per kepala.