Sosok Muhtar, Kades Pengganti Tolak Pandawara Grup Bersihkan Pantai Terkotor No 4: PAW Sejak 2021

Sosok Muhtar, Kades Pengganti yang Tolak Pandawara Grup Bersihkan Pantai Terkotor No 4: PAW Sejak 2021

SERAMBINEWS.COM – Inilah sosok Muhtar, Kepada Desa (Kades) Sangrawayang yang menolak Pandawara Grup membersihkan Pantai Loji, pantai terkotor nomor 4 di Indonesia.

Diketahui, Pandawara Grup rencananya bakal melakukan aksi bersih-bersih Pantai Loji yang kotor nomor 4 di Indonesia, di Desa Sangrawayang, Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat.

Mereka pun mengajak masyarakat untuk turut serta membersihkan Pantai Loji pada 6-7 Oktober 2023.

Namun, aksi itu sempat tidak diizinkan Kades Sangrawayang, Muhtar dan Karang Taruna kampung Cibutun.

Meski kini Kades Muhtar sudah mengklarifikasi pernyataannya itu dan mengizinkan aksi Pandawara Grup membersihkan Pantai Loji.

Baca juga: SOSOK Kades Sangrawayang yang Tolak Pandawara Bersihkan Pantai Loji, Tak Mau Nama Baik Desa Tercemar

Siapakah Muhtar? Sosok kepala desa yang awalnya tak menolak izin Pandawara Grup melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Loji.

Dilansir dari TribunSumsel, Muhtar sendiri dilantik sebagai Kades Sangrawayang sebagai kades pengganti antar waktu (PAW) pada 2021 lalu.

Ia menggantikan Ence Diana yang meninggal dunia saat menjabat sebagai Kades Sangrawayang ketika itu.

Muhtar melanjutkan kepemimpinan Ence Diana melalui pemilihan suara dengan mendapat sebanyak 54 suara.

Dari situ, Muhtar mengalahkan Elan Rivalan sebesar 51 suara dan Rahmansiah sebesar 16 suara.

Muhtar memimpin desa dengan jumlah penduduk sebanyak 2.854 jiwa yang tinggal di 4 dusun, 4 RW, dan 12 RT.

Dengan cakupan wilayah seluas 1.906 Hektar tersebut, Muhtar dibantu oleh seorang Sekretaris Desa bernama Dede Mulyadi.

Baca juga: Usai Viral Kades Tolak Pandawara Bersihkan Pantai Loji, Sekda Sukabumi Gelar Rakor, Ini Hasilnya

Menurut Muhtar, aksi bersih-bersih dilakukan oleh pihak pemerintah dirinya tidak mempermasalahkan, tetapi jika hal itu dilakukan Pandawara group pihaknya menolak.

"Kalau dari saya, kalau transparan terbuka dari pemerintah itu silahkan. Kalau seperti yang kemarin dimusyawarahkan di desa itu, saya enggak mengizinkan saya mah," ujar Muhtar.