Subulussalam Dapat Dana Insentif Fiskal Rp12 Miliar, Plt Sekda Sebut Peringkat 2 Terbesar Nasional

Reward berupa insentif dari Kemenkeu tersebut diserahkan secara simbolis oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian di Jakarta, Selasa (3/10/2023). .

Kepala bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setdako Subulussalam, Kiplan SH kepada Serambinews.com, Rabu (4/10/2023) mengatakan pemberian insentif ini atas keberhasilan Pemko Subulussalam menekan laju inflasi di daerah.

Kiplan mengatakan upaya yang telah dilakukan Pemko Subulussalam dalam pengendalian inflasi mendapat mendapat apresiasi dan penghargaan dari Mendagri, melalui pemberian insentif fiskal pengendalian inflasi di daerah.

Insentif senilai Rp 12 miliar dari Kemenkeu RI tersebut diberikan atas kinerja serius Pemko Subulussalam dalam menekan inflasi itu masuk penilaian kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

“Alhamdulillah karena Kota Subulussalam terus berupaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara masif selama ini mendapat apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat, melalui pemberian insentif fiskal pengendalian inflasi di daerah,” kata Kiplan.

Dikatakan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemendagri RI yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/ wali kota.

Kegiatan dalam rangka pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik pada Periode III tahun 2023 akan dilaksanakan Penyerahan insentif fiskal kinerja tahun berjalan 

Untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode III tahun 2023 yang dirangkai dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023.

“Ini merupakan suatu prestasi yg sangat luar bisa Wali Kota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang, SE juga mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada SKPK terkait,” ujar Kiplan. 

Wali Kota Subulussalam mengapresiasi semua SOTK nya termasuk kabag terkait sehingga inflasi kita di Kota Subulussalam berhasil dikendalikan.

Atas pengendalian itu, sehingga mendapatkan insentif tambaham dari Kementerian Keuangan. (*)