Mentan Syahrul Yasin Limpo Pulang ke Indonesia, Temui Surya Paloh Dulu Sebelum Presiden Jokowi

SERAMBINEWS.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pulang ke Indonesia, temui Surya Paloh dulu sebelum Presiden Jokowi.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memerintahkan Syahrul Yasin Limpo menemuinya terlebih dahulu sebelum bertemu Presiden Jokowi nanti.

Sementara Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah merapat ke Nasdem Tower, Jakarta Pusat sebagaimana pantauan Kompas.com di lokasi, Rabu (4/10/2023) sekitar pukul 21.10 WIB.

Mantan Jubir KPK itu datang bersama dua orang lainnya usai Mentan Syahrul Yasin Limpo pulang ke Indonesia.

Pada kesempatan sebelumnya Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah mengungkapkan siap menjadi pengacara Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Alasannya menurut Febri karena isu dugaan korupsi itu terkait dengan kontestasi politik atau Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/10/2023).

"Kami juga membaca, mendengar sejumlah pihak, sejumlah isu mengaitkannya dengan isu politik atau Pilpres (pemilihan presiden) di 2024," kata Febri.

Baca juga: Sosok dan Perjalanan Karir Syahrul Yasin Limpo, Tiba-tiba Hilang Setelah Rumahnya Digeledah KPK

Baca juga: BREAKING NEWS - Kebakaran Hebat di Simpang Kolok Sinabang Simeulue Pagi Ini, Api Terus Menyala

Menurut mantan Jubir KPK itu, isu hukumnya sedang ditelusuri dengan cara penyusunan pendapat hukum tersebut.

"Isu hukumnya ditelusuri dengan cara penyusunan pendapat hukum tersebut. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003," ujar Febri.

Sebelumnya Kader NasDem Johnny G Plate Tersangkut Korupsi Menara BTS

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022 pada Rabu (17/5/2023) dan kini sudah berstatus terdakwa.

Tersangkanya Johnny G Plate dulu, sempat memunculkan spekulasi bakal terjadi ketegangan politik dan memperuncing hubungan antara NasDem dengan pemerintah.