Breaking News

Berita Banda Aceh

Fraksi PA Tolak Pakai Dana Otsus untuk PON, Minta Pj Gubernur Lobi Pusat

"Kami meminta Pj Gubernur Aceh untuk melobi dan meyakinkan pemerintah pusat, agar ada solusi lain terkait kebutuhan dana PON di Aceh," katanya.

Penulis: Subur Dani | Editor: Nurul Hayati
SERAMBINEWS
Ketua Fraksi PA di DPRA, Tarmizi SP 

"Kami meminta Pj Gubernur Aceh untuk melobi dan meyakinkan pemerintah pusat, agar ada solusi lain terkait kebutuhan dana PON di Aceh," katanya.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk tidak memaksa Pemerintah Aceh menggunakan anggaran yang bersumber dari dana otsus untuk pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Frkasi PA di DPRA, Tarmizi SP kepada Serambinews.com, Senin (9/10/2023). 

"Fraksi Partai Aceh dengan tegas meminta Mendagri untuk tidak memaksakan Pemerintah Aceh menggunakan dana Otsus untuk PON," kata Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan, seharusnya, kondisi keuangan Aceh saat ini menjadi pertimbangan bagi pusat untuk tidak memakai dana otsus Aceh untuk PON. 

"Mendagri seharusnya paham dengan kondisi keuangan Aceh yang sudah minus," ujarnya.

Anggaran yang ada lanjut Tarmizi, seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang kepada Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

"Utang JKA hampir Rp 800 miliar hanya mampu dibayarkan 37 miliar. Tahun depan kita juga butuh uang untuk Pemilu dan Pilkada, mestinya itu jadi pertimbangan," ujarnya.

Pihaknya juga meminta Pj Gubernur Aceh serius dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminta pusat, agar pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut tidak menguras anggaran yang bersumber dari dana otsus.

Baca juga: Dewan Keberatan DOKA Biayai PON XXI, Ihsanuddin MZ: Masih Banyak Rumah Dhuafa yang Harus Dibangun

"Kami meminta Pj Gubernur Aceh untuk melobi dan meyakinkan pemerintah pusat, agar ada solusi lain terkait kebutuhan dana PON di Aceh," katanya.

Tarmizi juga menjelaskan, bukan berarti Aceh tidak mau mengeluarkan 'anggaran pribadi' untuk kesuksesan PON XXI di Aceh. 

Namun, jumlah yang dibebankan katanya terlalu berat.

"Kalau dana sharing 10 persen wajar, tidak ada sama sekali tidak mungkin juga karena dulu kita yang minta. Tapi kalau hampir 50 persen sangat tidak wajar dan kami jelas menolak," tegasnya.(*)

Baca juga: Sebut Susah Payah dapat Dana Otsus, Dewan Keberatan DOKA untuk PON, Masih Banyak Rumah Duafa

 

 

 

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved