Mengenal Lebih Dekat Hamas, Sayap Militer Palestina yang Menguasai Gaza

SERAMBINEWS.COM - Kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, menewaskan ratusan orang dan menyandera puluhan orang.

Israel membalas dengan membombardir Jalur Gaza dengan serangan udara untuk memukul mundur serangan kelompok tersebut.

Lantas siapakah Hamas dan bagaimana mereka mengendalikan Gaza:

Apa itu Hamas?

Hamas adalah kelompok militan bersenjata Palestina yang menguasai Jalur Gaza. Doktrinnya adalah menghancurkan Israel.

Kelompok ini didukung oleh Iran, yang menyediakan dana, senjata, dan pelatihan.

Seperti dikutip dari Al Arabiya Hamas telah terlibat dalam berbagai konflik dengan Israel sejak mereka mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007. Dalam konflik ini, kedua belah pihak telah melakukan ribuan serangan roket dan rudal yang mematikan di wilayah masing-masing.

Hamas telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Bagaimana Hamas bisa berkuasa?

Setelah Israel mengalahkan Mesir dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel menguasai Gaza dan Tepi Barat dan membangun 21 pemukiman Yahudi di wilayah tersebut.

Antara tahun 1987 dan 1993, intifada atau pemberontakan Palestina pertama meletus di Gaza melawan pendudukan Israel di jalur tersebut dan Tepi Barat.

Hasilnya, proses perdamaian Oslo diberlakukan pada tahun 1990-an untuk membentuk Otoritas Palestina dan memberikan otonomi terbatas di Gaza dan sebagian Tepi Barat yang diduduki.

Setelah intifada kedua pada tahun 2005, Israel menarik pasukannya dan pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza.

Tahun berikutnya, Hamas memenangkan pemilu Palestina, memicu perebutan kekuasaan dengan Otoritas Palestina yang membuat Hamas berkuasa. Tidak ada pemilihan umum yang diadakan di wilayah tersebut sejak saat itu.

Ketika Hamas berkuasa, Israel memberlakukan blokade terhadap kota tersebut, membatasi pergerakan orang dan barang – sebuah tindakan yang kemudian dikutuk oleh PBB dan beberapa kelompok hak asasi manusia.