Mahfud MD Ungkap hal Mengejutkan, Sebut Banyak ‘Transaksi Gelap’ di Kementerian

SERAMBINEWS.COM - Bakal calon wakil presiden Mahfud MD ungkap hal mengejutkan.

Mahfud MD mengungkapkan, terdapat transaksi gelap terkait penerbitan izin hingga penetapan proyek di sejumlah kementerian.

Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai upaya reformasi hukum yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi wakil presiden kelak.

"Kalau Saudara lihat sekarang masalah pelanggaran hukum dan korupsi kolusi terjadi di semua lapisan," kata Mahfud di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Mahfud kemudian menyebut beberapa nama kementerian sebagai contoh.

"Semua itu ada proses-proses transaski gelap untuk penerbitan izin-izin, penentuan proyek dan sebagainya. Itu semua ada tingkat pelaksana aparat birokrasi," imbuh dia.

Ketika menjawab pertanyaan, Mahfud awalnya menjelaskan bahwa ada tiga aspek yang mesti diperhatikan terkait hukum, yakni isi hukum, aparat hukum, dan budaya atau perilaku masyarakat.

Mahfud meyakini, isi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini tidak begitu jelek dan bisa diperbaiki secara perlahan.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini memandang aparat penegak hukum di Indonesia justru rusak.

Mahfud pun menilai praktik mafia dan kolusi sering ditemui di antara para penegak hukum.

"Di tempat kita itu aparat penegak hukum yang rusak, aparat penegak hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah di sini sering terjadi mafia, sering terjadi kolusi," kata Mahfud.

Mahfud lantas membeberkan apa yang harus dilakukan supaya hukum tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Menurut dia, di lapisan atas, pemerintah harus memberikan kepastian bagi pemberian izin terkait mekanisme investasi dan perekonomian.

"Karena ini yang sering terjadi itu, saya (misalnya) memberi izin investasi kepada Cak Lontong (artis komedi Cak Lontong yang ada di lokasi), sudah dapat Cak Lontong masih bekerja. Lalu ada yang datang lagi, Denny (artis Denny Chandra) datang diberikan lagi di tempat yang sama sehingga nanti datang lagi yang lainnya diberikan lagi," kata Mahfud.

"Sehingga tumpang tindih lalu terjadi kisruh di sini, di situ korupsi besar-besaran terjadi," imbuh mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sementara itu, menurut dia, penegakan hukum tumpul ke atas karena tidak berdaya menghadapi orang-orang kuat seperti pemilik modal, aparat, dan pejabat pembuat kebijakan.