Berita Banda Aceh
Banda Aceh Raih Anugerah Pengadaan 2023, Kategori Pemko dengan Persentase Transaksi UMK Terbesar
Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, diterima Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin dalam Rakor
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Mursal Ismail
Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, diterima Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/8/2023).
Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 untuk kategori pemerintah kota dengan persentase nilai transaksi UMK terbesar.
Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, diterima Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/8/2023).
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, saat membuka Rakornas menyampaikan apresiasinya kepada LKPP yang terus menerus dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM.
“LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan,” katanya.
Ia mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua.
“Maka, forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan kita,” ujarnya.
Baca juga: Sekda Ajak Masyarakat Bangun Aceh dengan Budaya Antikorupsi
Kementerian Koperasi dan UKM tambahnya, akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan.
Kemudian memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses, dan pendampingan bersertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM.
“Intinya kami ingin produk UMKM itu dibeli dan kualitasnya juga ditingkatkan. Agar lebih sejalan pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi oleh UMKM. Maka kementerian dan lembaga perlu melakukan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. (*)
Wagub Fadhlullah Lepas 45 Kafilah Aceh ke STQH Nasional 2025 di Kendari, Target Perbaikan Peringkat |
![]() |
---|
PLN Kompensasi Tunggu Hasil Investigasi |
![]() |
---|
Layanan Perizinan Aceh Lumpuh, Puluhan Perangkat Rusak Akibat Listrik Hidup-Mati |
![]() |
---|
Pemerintah Aceh Sosialisasikan Pajak Alat Berat: Dorong Kemandirian dan Transparansi Fiskal |
![]() |
---|
Makanan di Rutan Kajhu jadi Sorotan, Anggota DPR RI Vs Karutan Kajhu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.