Berita Banda Aceh

Banda Aceh Raih Anugerah Pengadaan 2023, Kategori Pemko dengan Persentase Transaksi UMK Terbesar

Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, diterima Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin dalam Rakor

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Pemerintah Kota Banda Aceh meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 untuk kategori pemerintah kota dengan persentase nilai transaksi UMK terbesar. Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, diterima Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/8/2023) 

Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, diterima Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/8/2023).

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 untuk kategori pemerintah kota dengan persentase nilai transaksi UMK terbesar.

Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, diterima Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/8/2023).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, saat membuka Rakornas menyampaikan apresiasinya kepada LKPP yang terus menerus dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM.

“LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan,” katanya.

Ia mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua.

“Maka, forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan kita,” ujarnya. 

Baca juga: Sekda Ajak Masyarakat Bangun Aceh dengan Budaya Antikorupsi

Kementerian Koperasi dan UKM tambahnya, akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan.

Kemudian memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses, dan pendampingan bersertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM.

“Intinya kami ingin produk UMKM itu dibeli dan kualitasnya juga ditingkatkan. Agar lebih sejalan pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi oleh UMKM. Maka kementerian dan lembaga perlu melakukan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved