Hamas Ungkap Tujuan Akhir Perangi Israel, Bukan untuk Kuasai Gaza, Tapi demi Masa Depan Palestina

SERAMBINEWS.COM, GAZA - Pejabat Hamas mengungkapkan, tujuan akhir perang dengan Israel bukan untuk memerintah Gaza. 

Tetapi agar masalah penjajahan dan pendudukan Palestina oleh Israel kembali menjadi fokus dunia.

Hal tersebut diungkapkan Khalil al-Hayya, wakil pemimpin Hamas Yahya Sinwar, dalam wawancara dengan New York Times yang diterbitkan Rabu (8/11/2023). 

Al-Hayya menegaskan keputusan Hamas menyerang Israel pada 7 Okrober 2023 adalah demi mengubah peta situasi di Timur Tengah.

“Kami berhasil mengembalikan isu Palestina untuk disorot, dan kini tak ada satu pun yang tenang di wilayah ini,” katanya, dikutip dari Ynet News.

Al-Hayya mengatakan para pemimpin Palestina merasa perjuangan mereka dikesampingkan dan hanya tindakan drastis yang dapat menghidupkannya kembali.

Ia pun menegaskan tujuan Hamas lebih besar ketimbang hanya memerintah Gaza.

“Tujuan Hamas adalah tidak untuk menjalankan Gaza, memberikan air bersih, listrik dan sebagainya,” tuturnya.

“Hamas, Qassam dan para pejuang perlawanan membangunkan dunia dari tidur panjangnya dan menunjukkan bahwa masalah ini harus tetap diperhatikan,” tambahnya.

“Pertempuran ini bukan karena kami menginginkan minyak atau pekerja. Kami tidak berupaya untuk meningkatkan situasi di Gaza. Pertempuran ini untuk membalikkan sepenuhnya situasi saat ini,” tambahnya.

Baca juga: Sosok Yahya Sinwar, Pemimpin Hamas Dilaporkan Dikepung Pasukan Israel dan Terjebak di Dalam Bungker

 
Menurut New York Times, penyerangan ke Israel pada 7 Oktober disebut dilakukan oleh kelompok kecil kepemimpinan Hamas di Gaza, tanpa memberi tahu pemimpinnya yang berada di luar negeri.

Juga tidak kepada sekutu-sekutu Hamas di Timur Tengah, seperti Hizbullah di Lebanon.

Oleh sebab itu, banyak di luar Gaza yang terkejut dengan cakupan dan keberhasilan serangan Hamas, serta jumlah korban tewas dan yang diculik, lebih tinggi dari perkiraan.

AS Janji Pemerintah Palestina yang Akan Memimpin Gaza Usai Perang, Menolak Upaya Israel Menguasai

 Amerika Serikat (AS) berjanji bahwa pemerintah Palestina yang akan memimpin Gaza jika perang Israel-Hamas berakhir.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Rabu (8/11/2023).

Pernyataan Blinken tersebut sekaligus menepis upaya Israel menguasai Gaza dengan dalih bertanggung jawab atas keamanan tanpa batas waktu.

 
Blinken mengungkapkan memang diperlukan periode transisi untuk mengakhiri konflik, namun pemerintahan di Gaza pasca perang wajib menyertakan kepemimpinan Palestina.

“Harus menyertakan kepemimpinan yang dipimpin Palestina dan bersatu dengan Tepi Barat di bawah otoritas Palestina,” ujar Blinken dilansir dari The Guardian.

Hal tersebut jelas membuat upaya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengokupasi Gaza setelah menghancurkan Hamas menjadi sulit.

Blinken sendiri mengatakan bahwa setelah konflik berakhir tak akan ada okupasi di Gaza oleh Israel.

“Tak boleh ada usaha untuk memblokade dan mengepung Gaza. Tak boleh ada pengurangan wilayah Gaza,” ujarnya.

Israel sendiri saat ini telah masuk semakin jauh ke Gaza dalam operasi untuk menghancurkan Hamas, sebagai pembalasan atas serangan kelompok itu ke negara Zionis tersebut pada 7 Oktober.

Meski berdalih menghancurkan Hamas, namun warga sipil Palestina di Gaza yang menjadi korban.

 
Lebih dari 10.000 orang dilaporkan telah tewas karena serangan itu, yang memunculkan adanya upaya pembersihan etnis.

Pasalnya, Israel tetap menyerang tempat penampungan meski telah memindahkan waga Palestina di Gaza utara secara paksa.

Dalih Hamas bersembunyi di tempat penampungan dan rumah sakit menjadi justifikasi Israel melakukan pengeboman di kedua tempat tersebut.

Baca juga: Hamas Sergap Pasukan Israel Gunakan Jaringan Terowongan saat Pertempuran Darat Sengit di Gaza

Korban Terbunuh Serangan Israel ke Gaza Jadi 10.569 Warga Sipil, Termasuk 4.324 Anak-anak

10.569 orang termasuk 4.324 anak-anak, 2.823 wanita, dan 649 lansia tewas terbunuh per hari Rabu, (8/11/2023) dalam serangan israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.

Salama Marouf, juru bicara kantor tersebut, mengatakan kepada para wartawan hari Selasa malam, (7/11/2023), selain jumlah tersebut, 2.550 orang, termasuk 1.350 anak-anak, hilang terjebak di bawah puing-puing dan hampir 26.000 orang lainnya terluka seperti laporan kantor berita Palestina WAFA dan kantor berita Turki Anadolu, Rabu, (8/11/2023).

Dia mengatakan jumlah kematian tersebut termasuk 1.021 warga Kota Gaza dan utara Jalur Gaza yang diungsikan ke daerah-daerah yang pendudukan klaim sebagai aman di selatan Jalur Gaza dan 49 jurnalis.

Dia juga mencatat 193 tenaga medis dan kesehatan tewas, 45 ambulans hancur, 113 lembaga kesehatan mengalami kerusakan parah, dan 18 rumah sakit serta 40 pusat kesehatan ditutup.

Marouf menekankan bahwa "pendudukan melakukan 1.071 pembantaian terhadap keluarga-keluarga Palestina sementara 1,5 juta warga diungsikan dari rumah mereka."

Israel meluncurkan serangan udara dan darat ke Jalur Gaza setelah serangan lintas batas oleh kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober. 

Para diplomat negara G7 hari Rabu, (8/11/2023) mengumumkan sikap bersama mengenai perang Israel-Hamas. Mereka mengutuk tindakan Hamas, mendukung serangan brutal Israel di Gaza dengan kalimat mendukung hak Israel untuk membela diri, dan menyerukan "jeda kemanusiaan" untuk mempercepat bantuan kepada warga sipil yang membutuhkan di Jalur Gaza.

Pertemuan G-7 tersebut, bagaimanapun, tidak mengkritik apalagi mengutuk Israel atas serangan brutal di Gaza. 

G7 memilih untuk mendesak jeda kemanusiaan dari Israel sementara negara-negara Arab dan Muslim menuntut gencatan senjata penuh yang berlaku segera, sesuatu yang ditolak oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang membela upaya Israel untuk memusnahkan Hamas.

Terdapat juga penolakan negara Arab terhadap pembahasan masa depan Gaza, dengan negara-negara Arab mengutamakan penanganan krisis kemanusiaan yang mendesak.

Dalam pernyataan mereka setelah dua hari pertemuan, negara-negara G7 berusaha menjaga keseimbangan antara kritik tegas terhadap serangan Hamas terhadap Israel dan urgensi untuk membantu warga sipil yang terkepung di wilayah Palestina.

"Kami mendukung jeda kemanusiaan dan koridor untuk memfasilitasi bantuan yang sangat dibutuhkan, pergerakan warga sipil, dan pembebasan tawanan," kata Menlu AS Antony Blinken seperti laporan Associated Press, Rabu, 8 November 2023.

Baca juga: Aceh Selatan Dapat Penghargaan dari Wapres RI, Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Baca juga: Sertijab di Polres Aceh Barat, Iptu Alpon Lumban Raja Kasat Intelkam & AKP Zulkifli Saragih Kasiwas

Baca juga: Lomba Gaseng pada PKA Ke-8 di Museum Aceh Lestarikan Permainan Rakyat