Jumpa HRD, Emak-emak di Bireuen Minta BPJS Kesehatan dan JKA Dilanjutkan

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Kaum ibu atau emak-emak di Samalanga dan Simpang Mamplam, Bireuen meminta anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud alias HRD untuk melanjutkan program BPJS Kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan serta JKA.

Permintaan tersebut disampaikan sejumlah kaum ibu dalam pertemuan dengan Anggota Komisi V DPR RI, Sabtu (11/11/2023), di salah satu balai pengajian Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Bireuen.

Kehadiran HRD ke tempat itu dalam rangkaian kegiatan menyerap aspirasi kaum perempuan di Samalanga dan Simpang Mamplam.

Pertemuan dengan anggota DPR RI itu diikuti oleh ratusan kader perempuan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bireuen.

Pertama, HRD bertemu dengan kaum ibu pada salah satu balai di Dayah Ummul Ayman Samalanga untuk mendengar berbagai aspirasi mereka agar diperpanjang JKA di seluruh Aceh.

HRD menyebutkan, mendengar permintaan kader perempuan membuktikan bahwa kaum ibu ingin hadirnya sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka mesti diperjuangkan permintaan kaum ibu, salah satunya berbagai program kesehatan di Aceh harus dilanjutkan.

Terhadap aspirasi tersebut, H Ruslan M Daud di hadapan ratusan kaum ibu mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi para perempuan yang telah disampaikan kepadanya.

Ditambahkan, meskipun program tersebut bukan di komisinya, ia akan tetap berupaya melakukan berbagai terobosan sehingga harapan masyarakat bisa tercapai sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Aceh.

“Insya Allah dan doakan, semoga saya dapat menyampaikan atau mengusulkan aspirasi-aspirasi yang sangat dibutuhkan rakyat kita,” jelas Ruslan.

Dalam pertemuan di Samalanga, HRD juga menyampaikan, kewajiban siapa saja memilih pemimpin yang bisa memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan seluruh tatanan kehidupan kita baik ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain.

Selain itu, HRD juga mengatakan, tentang guru honor perlu digarisbawahi bahwa undang-undang sudah disahkan, beberapa waklu lalu.

Dengan undang-undang tersebut sudah disahkan, maka honorer seluruh Indonesia jangan dirumahkan.

“Tetapi negara harus adil, tenaga honorer harus di-P3K-kan, maka untuk tahun 2024, honor semua akan diangkat menjadi P3K,” tutur HRD.

“Jadi undang-undang sudah disahkan, tinggal implementasi saja dan beragam informasi lainnya,” urainya.

Usai pertemuan di Samalanga, HRD melakukan pertemuan dengan ratusan kaum ibu di Desa Blang Panyang, Simpang Mamplam Bireuen, dari siang sampai sore.(*)